DPRD Sumbar Minta Pemprov Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Saat Ramadan

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD minta Pemprov Sumbar menyiapkan sejumlah langkah mencegah kenaikan kebutuhan bahan pokok

Rapat DPRD dengan Pemprov Sumbar terkait ketersediaan bahan pangan saat Ramadan. [foto: Rahmadi/langgam.id]

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD minta Pemprov Sumbar menyiapkan sejumlah langkah antisipasi mencegah kenaikan kebutuhan bahan pokok saat Ramadan.

Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi mencegah kenaikan kebutuhan bahan pokok saat Ramadan.

Hal itu disampaikan saat rapat Komisi I DPRD Sumbar bidang ekonomi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pangan Sumbar di gedung DPRD Sumbar, Jumat (25/3/2022).

“Kita mengambil langkah antisipatif dengan mengundang OPD terkait untuk memgetahui kesiapan Pemprov Sumbar terhadap ketersedian bahan pangan,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumbar Mohclasin.

Dia menambahkan, sebagaimana yang terjadi setiap tahunnya, biasanya akan ada lonjakan kebutuhan pangan di momen bulan Ramadan. Kalau hal ini tidak ada antisipasinya tentu bakal berbahaya karena ini kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut dia, kekurangan bahan pokok dapat memunculkan gejolak dan kondisi yang tidak baik. Lewat rapat bersama OPD pihaknya ingin memastikan semua aman baik saat jelang Ramadan, di bulan Ramadan, dan momen Hari Raya Idul Fitri.

“Lewat data-data yang sudah disampaikan tadi, alhamdulillah Sumbar sampai hari ini kondisinya stabil, semua kebutuhan tersedia, namun memang sedikit ada masalah di minyak goreng,” ucapnya.

Minyak goreng ini menurut Mochlasin, kalau produksinya aman, namun terjadi persoalan karena kebijakan penetapan aturan oleh pemerintah pusat.

Perubahan- perubahan kebijakan ungkapnya, menyebabkan harga minyak goreng menjadi tidak stabil.

“Namun karena adanya tambahan minyak curah menyebabkan harga tidak menjadi terlalu tinggi,” katanya.

Kemudian terangnya, soal cabai juga harus menjadi perhatian khusus oleh Pemprov. Harga harus dipertahankan dikisaran Rp50 ribu karena banyak yang diuntungkan, baik masyarakat, petani, dan pedagang.

Kondisi ini sebutnya, harus dipertahankan dan jangan sampai ada lonjakan harga lagi.

“Kalau yang lain-lain relatif stabil, barangkali soal minyak goreng dan cabai yang perlu pemantauan lebih intensif,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Sumbar Efendi mengatakan, umumnya stok sembako untuk menghadapi Ramadan di Sumbar cukup.

Namun ungkapnya, memang ada yang mempengaruhinya seperti transportasi stok sembako karena kelangkaan solar.

“Kalau seandainya soal transportasi aman, maka kita sudah maju selangkah karena hampir tidak masalah untuk ketersediaan sembako,” bebernya.

Dia juga berharap agar iklim di Sumbar juga mendukung untuk keberlangsungan pertanian, sehingga tidak ada terjadi masalah seperti gagal panen.

Pihaknya bersama pemerintah kabupaten kota juga terus berkoordinasi agar harga tetap stabil.

“Kami selalu ingatkan kabupaten kota supaya jangan terjadi hal-hal yang membuat harga sangat tinggi, kalau itu terjadi inflasi kita pasti naik,” katanya.

Kemudian, ia juga berkoordinasi dengan intansi vertikal seperti Bulog untuk menjaga ketersediaan bahan pokok.

Baca juga: Kesalahan Berulang dari Temuan LHP BPK, DPRD Sumbar Minta Sanksi ASN Terlibat

Menurut dia, di Sumbar ini hanya dua bahan pokok yang agak sulit swasembada yaitu kacang kedelai dan kacang hijau. Hal itu karena terbatasnya lahan di Sumbar.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Ilustrasi kebakaran
Kebakaran Pasar Kayu Tanam, 15 Toko Hangus Dilalap Api
TKD Pemprov Sumbar Bertambah Rp534 Miliar, Fokus Pemulihan Infrastruktur hingga Penguatan Ekonomi Masyarakat
TKD Pemprov Sumbar Bertambah Rp534 Miliar, Fokus Pemulihan Infrastruktur hingga Penguatan Ekonomi Masyarakat
Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Layangkan Teguran untuk 12 Kabupaten/Kota, Susun Perkada Tanpa Fasilitasi Pemprov