DPRD Sumbar Bahas Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Pemprov DKI Jakarta

InfoLanggam - Ketua dan Komisi II DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) membahas sejumlah hal-hal strategis yang menyangkut peningkatan taraf kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kamis (6/5/2024).

Kunjungan BOP Komsi II tersebut juga diikuti oleh unsur Pimpinan DPRD Sumbar yaitu Ketua Supardi Wakil Ketua Suwirpen Suib dan Wakil Ketua Indra Dt Rajo Lelo. Komisi II DPRD Sumbar dalam pertemuan itu disambut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov DKI Jakarta Mujiati.

Pertemuan berlangsung di ruang Rapat Kebaya Kerancang Gedung Balai Kota Blok G (Gedung Ali Sadikin) Jakarta Pusat.

Lampiran Gambar

Adapun sejumlah hal yang menjadi fokus adalah, upaya pemerintah dalam pemenuhan sarana prasarana untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan hingga penawaran kerjasama kepada Pemprov DKI terkait pemenuhan kebutuhan komoditi hasil laut.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka pertemuan itu mengatakan, potensi sektor kelautan dan perikanan Sumbar perlu ditingkatkan secara sarana prasarana hingga Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Untuk itu perlu kerjasama-kerjasama strategis dengan Pemprov DKI Jakarta yang bermuara pada hasil pendapatan masyarakat pesisir pantai.

Penguatan dalam kerjasama itu akan memberikan dampak positif untuk kedua daerah terutama pada fokus kelautan dan perikanan. Jadi apa yang tidak dimiliki DKI pada sektor perikanan bisa dipenuhi oleh Sumbar, begitupun sebaliknya. Peningkatan pra sarana dan SDM nelayan sangat penting dilakukan, karena menyangkut kesejahteraan.

"DPRD dan Pemprov Sumbar berkomitmen untuk memperhatikan hal-hal tersebut," katanya.

Lampiran Gambar

Banyak hal yang bisa diambil dari diskusi dengan Pemprov DKI, salah satunya adalah kebijakan subsidi untuk memenuhi kebutuhan ikan masyarakat.

Pola itu mesti jadi pertimbangan bagi Sumbar jika ingin masyarakat nya cerdas. Ikan memiliki manfaat untuk pembangunan SDM dengan gizi-gizi yang terkandung di dalamnya.

Kerjasama antara Pemprov Sumbar dan DKI untuk perikanan perlu dikaji karena cukup strategis. DKI dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa hanya mampu memenuhi 25 persen untuk 75 persen nya dari daerah lain.

Lampiran Gambar

Disamping perhatian pemerintah terkait sektor perikanan, peningkatan SDM juga harus menjadi fokus agar bisa menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kebutuhan ikan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin saat pertemuan itu mengatakan, masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan memerlukan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tentunya peran pemerintah mesti ada disitu.

"Dalam meningkatkan kualitas hasil perikanan, nelayan membutuhkan pra sarana yang memadai mulai dari ketersediaan SPBU, pelabuhan yang representatif hingga keberadaan pabrik Es. Dengan adanya pra sarana penunjang yang lengkap, nilai jual ikan akan lebih tinggi, " katanya.

Lampiran Gambar

Sementara untuk sarana, kata Mochklasin, tentu tentang bantuan pemerintah yang berkaitan dengan alat tangkap, mesin tempel hingga perahu. Hal itu akan menjadi perhatian DPRD dan Kepala Daerah. Ketika diskusi lebih dalam, maka mencuatlah pembahasan tentang perubahan regulasi terkait sektor kelautan perikanan, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw-red).

"Dengan keluarnya Omnibuslaw, maka banyak kewenangan-kewenangan yang berubah, salah satunya terkait batas penangkapan ikan," katanya.

Dia menjelaskan pada kewenangan provinsi nelayan hanya bisa menangkap ikan dari zona laut 0 hingga 12 mil. Jika diatas itu harus meminta izin kepada pemerintah pusat, begitupun terkait kapal tangkap yang di bawah 30 GT provinsi dan diatas itu pusat.

"Ketika semua perizinan harus ke pusat, tentunya akan menyulitkan nelayan. Regulasi itu perlu ditinjau kembali," katanya.

Lampiran Gambar

Dia berharap harus ada kelonggaran bagi para nelayan menangkap ikan, jika hanya pada area 0 hingga 12 mil tentu hasil tangkap tidak signifikan. Sementara tuntutan ekonomi semakin tinggi, perihal perizinan menangkap ikan di luar zona itu tentu banyak administrasinya diantaranya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , itu memberatkan dan harus ada kelonggaran.

Selanjutnya Komsi II DPRD Sumbar juga melakukan penawaran kerjasama pemenuhan kebutuhan komuditi perikanan kepada Pemprov DKI Jakarta. Terkait kerjasama antara Pemprov DKI dan Sumbar masih membutuhkan pendalaman, namun terus dipertakan apa yang harus dikerjasamakan.

DKI merupakan daerah yang membutuhkan pemenuhan hasil pertanian perikanan dan yang lainnya dari daerah lain. Jika kerjasama telah dilakukan tentunya banyak hal positif yang didapatkan oleh kedua daerah, sehingga banyak kemudahan-kemudahan untuk distribusi hasil alam tersebut. (*)

Baca Juga

KPU Sumbar resmi menetapkan 65 calon anggota DPRD Sumatra Barat terpilih pada Pemilu serentak 2024 pada rapat pleno yang digelar Jumat
KPU Tetapkan 65 Anggota DPRD Sumbar Terpilih, Ini Nama-namanya
Bukittinggi, Payakumbuh selama ini hanya sekedar kota perlintasan. Sehingga perekonomian Payakumbuh hanya bertumpu pada sektor
Jadikan Payakumbuh Kota Tujuan, Supardi Ajak Tokoh Adat Bangga dengan Budaya Sendiri
Bencana yang terjadi baru-baru ini di Agam dan Tanah Datar mesti membuka mata pemerintah dan masyarakat bahwa Sumbar masihlah daerah
Ketua DPRD Sumbar: Diperlukan Banyak Anggota Penggerak Masyarakat Siaga Bencana
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan bahwa sejak dahulu tercatat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia banyak tokoh-tokoh pemimpin
Supardi: Sumbar Gudang Lahir Tokoh Pemimpin yang Berjiwa Negarawan
Ketua DPRD Sumbar, Supardi membeberkan berbagai persoalan dan tantangan ke depan dihadapan pemangku kebudayaan se-Payakumbuh,
Supardi Ajak Pemangku Kebudayaan Payakumbuh Jadikan Budaya sebagai Aset Masa Depan
65 Anggota DPRD Sumbar berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa hingga akhir masa jabatan periode 2019-2024 berakhir.
65 Anggota DPRD Sumbar Komitmen Selesaikan Pekerjaan Tersisa hingga Akhir Masa Jabatan