Berita Pesisir Selatan - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Pessel: Pendidikan Gratis Harus Minimalisir Angka Putus Sekolah.
Langgam.id - Pimpinan DPRD Pesisir Selatan mendukung pendidikan gratis yang diadakan pemerintah daerah setempat. Program yang telah dilaunching itu diharuskan dapat meminimalisir angka putus sekolah ke depannya.
"Anggota legislatif mendukung program pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Pesisir Selatan," kata Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen kepada awak media di ruangannya baru-baru ini.
Menurutnya, program pendidikan gratis diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh anak usia sekolah di sana. Pendidikan faktor yang sangat penting, terutama ketika daerah menargetkan pembangunan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, lanjutnya, pendidikan harus mejadi poin penting. "Mesti dirasakan oleh seluruh anak di Pesisir Selatan," kata politisi PAN Pesisir Selatan itu.
Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan DTKS 2020, jumlah anak tidak bersekolah tercacat sebanyak 5.988 orang. Usianya rata-rata dari 7-12 tahun dan 13-15 tahun dan berada pada kelompok keluarga kurang mampu.
Mewujudkan SDM beriman, kreatif dan berdaya saing, program pendidikan gratis harus dilaksanakan maksimal. Tidak kalah penting, menyentuh seluruh kelompok keluarga kurang mampu.
Diketahui, Pemda Pesisir Selatan menghadiahi masyarakat kado istimewa pada momentum Hari Pendidikan 2021. Program pendidikan gratis resmi dimulai dengan kucuran anggaran Rp 5,4 miliar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Pendidikan gratis bagian dari misi kelima Bupati-Wabup saat kampaye Pilkada lalu. Kata Bupati Rusma Yul Anwar salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi berakhlak dan beriman.
Tugas berat menanti sebab faktor kemiskinan masih menjadi momok bagi dunia pendidikan di Pesisir Selatan. Dari 40.517 orang anak keluarga miskin, 5.988 orang tercatat tidak bersekolah.
Persentase paling tinggi berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Kemudian, sekolah menengah pertama dan lanjutan.
Baca juga: Mulai Pendidikan Gratis, Pessel Gelontorkan Rp5,4 Miliar APBD
Pemerintah kabupaten mesti meningkatkan efektivitas program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun dan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, sesuai target SDGs sampai 2030.
—
