Langgam.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) meminta Gubernur Mahyeldi memastikan sektor pendidikan bebas dari intervensi politik.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak mengatakan dunia pendidikan seperti SMA, SMK dan SLB harus terbebas dari intervensi politik dan bisnis. Kalau hal ini dibiarkan terjadi, maka akan berdampak buruk terhadap siswa yang sedang menempuh pendidikan.
"Secara keseluruhan hal tersebut harus berjalan di jalurnya masing-masing, sehingga tidak ada unsur yang diberatkan," katanta dikutip dari halaman resmi DPRD Sumbar, Jumat (7/1/2022).
Menurutnya, khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Sumbar, harus dipastikan tidak ada unsur bisnis. Kemudian begitu juga dalam promosi jabatan, jangan ada pengaruh politik.
Selain itu, dia juga menyorot Gubernur yang belum menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah. Perda itu mengamanatkan pembentukan kurikulum kearifan lokal dalam rangka penguatan nilai-nilai ABS-SBK dikalangan siswa SMA, SMK dan SLB.
“Karena itu, kita minta Gubernur untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama DPRD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, apalagi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Evi Yandri Rajo Budiman yang juga Anggota Fraksi Gerindra mengatakan sejauh ini Fraksi Gerindra sangat objektif dalam melihat persoalan dan melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
“Sesuai tupoksi anggota DPRD dan arahan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade, maka Fraksi Gerindra tidak segan segan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah secara objektif dan netral," katanya.
Pihaknya menilai, mana program yang sukses akan diberikan apresiasi. Sementara mana dinilai salah atau tidak tepat sasaran, maka akan dikritisi dan diberi saran serta masukan.
Selain itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, Gubernur Mahyeldi harus benar-benar memastikan orang dekat dan lingkarannya tidak melakukan intervensi dalam pemerintahan.
Menurutnya hal itu bisa memperburuk posisi gubernur dan membuat jelek nama Sumbar di nasional. Meskipun demikian, dia mengakui ada sejumlah kinerja gubernur yang pantas diberi apresiasi.
"Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil mencapai pendapatan daerah 100,23 persen dan belanja daerah mencapai 91,74 persen," ujarnya. (*)
