DKPP Sidangkan KPU dan Bawaslu Sijunjung Soal Pelanggaran Kode Etik

tuak Payakumbuh, gugatan kabupaten solok

Ilustrasi - Undang-Undang dan palu sidang. (Foto: succo/pixabay.com)

Langgam.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang terhadap ketua serta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, Jumat (5/3/2021).

Sidang dilaksanakan secara virtual dengan agenda pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 28-PKE-DKPP/I/2021. Sidang disiarkan langsung di akun Facebook resmi DKPP RI.

Perkara ini disidangkan oleh tiga majelis dengan Ketua Majelis Teguh Prasetyo yang merupakan Anggota DKPP. Kemudian Otong Rosadi Anggota Majelis/TPD Provinsi Sumbar unsur masyarakat, dan Vifner Anggota Majelis/ TPD Provinsi Sumbar unsur Bawaslu.

Ketua Majelis Hakim Teguh Prasetyo menjelaskan, dalam perkara ini sebagai pengadu yaitu Ashelfine, Sarikal, Endre Saifoel, Nasrul, Arrival Boy, Mendro Suarman, Hendri Susanto, Indra Gunalan. Mereka merupakan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Sijunjung.

"Para Pengadu memberikan kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat, Fanny Fauzie, dan kawan-kawan (dkk)," ujarnya.

Sementara yang menjadi teradu 1 sampai 6 adalah ketua, anggota, sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung  yaitu Lindo Karsyah, Gunawan, Fahrul Rozi Burda, Alfi Yendra Nafwan, dan Izal Zamzami.

Baca juga: Tidak Terbukti Melanggar, DKPP Rehabilitasi Nama Baik KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok

Sedangkan teradu 7 sampai 9 terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung yaitu Agus Hutrial Tatul, Riki Manarsah, dan Juni Wandri.

Dalam perkara ini yang menjadi pokok aduan yaitu teradu 1 sampai 6 diduga melakukan manipulasi dalam proses penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) pasangan calon nomor urut 3.

Kemudian teradu 1 sampai 6 juga diduga memalsukan surat Berita Acara Hasil Penyerahan LPPDK Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 paslon nomor urut 3 yang tidak menyerahkan laporan itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

"Sementara teradu 7 sampai 9 didalilkan menolak permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan alasan yang tidak benar dan mengada-ada," ujarnya.

Teradu 7 sampai 9 didalilkan tidak memproses dan menghentikan pengaduan terhadap laporan politik uang paslon nomor urut 3 dengan menggunakan STTP secara gelondongan dengan tim kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Sijunjung. (Rahmadi/yki)

Tag:

Baca Juga

Diterapkan pada Mudik Lebaran 2024, Ini Jalur Alternatif Menuju Pintu Masuk One Way
Diterapkan pada Mudik Lebaran 2024, Ini Jalur Alternatif Menuju Pintu Masuk One Way
Dishub Sumatra Barat mencatat ada 26 titik potensi kemacetan. Ke-26 titik potensi kemacetan itu tersebar di 8 kabupaten/kota di Sumbar.
Berikut 26 Titik Potensi Kemacetan di Sumbar, Tersebar di 8 Kabupaten/Kota
Pemkab Pesisir Selatan akan merelokasi korban banjir yang rumahnya mengalami rusak parah terdampak bencana, khususnya di Kampung Langgai dan
Pemkab Pessel Bakal Relokasi 59 Rumah Warga yang Rusak Berat Akibat Banjir
Sebanyak 39 kali gempa terjadi di wilayah Sumatra Barat (Sumbar) dan sekitarnya selama periode 22-28 Maret 2024. Selama periode ini
Periode 22-28 Maret 2024, 39 Kali Gempa Terjadi di Sumbar
Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Imam Bonjol Padang berbagi kebahagiaan dengan menggelar kegiatan “Berbagi Sesama” jelang Hari Raya Idul
DWP UIN Imam Bonjol Padang Bagikan Paket Lebaran kepada 279 Orang Tenaga Penunjang
Prabowo Punya Pesan ke Perantau yang Pulang Basamo Gratis 2024
Prabowo Punya Pesan ke Perantau yang Pulang Basamo Gratis 2024