Diusulkan untuk Diganti, Ketua DPRD Pasbar Gugat ke Pengadilan

Ketua dprd pasbar diganti

Gedung DPRD Pasaman Barat[ist]

Langgam.id-Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Parizal Hafni diusulkan diganti. Pengusulan tersebut pasca anggota DPRD Pasaman Barat menggelar rapat paripurna, Selasa (09/11/21).

Putusan rapat paripurna menyatakan pengganti antar waktu adalah Erianto yang juga anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Gerindra.

Usulan tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Pasbar Nomor: 170/14/KPTS/DPRD/PASBAR-2021 tentang Pengusulan Pemberhentian Pimpinan DPRD atas nama Parizal Hafni dan mengusulkan penetapan pengangkatan Erianto sebagai Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan 2019-2024.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Hendra Yama Putra dan Daliyus K.

Hendra Yama Putra mengatakan, rapat paripurna ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, pasca Sekretariat DPRD mendapatkan surat dari Partai Gerindra.

“Agenda paripuna hari ini pembacaan surat masuk dari Partai Gerindra tentang pengusulan pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat, terus mengusulkan penggantian sesuai aturan berlaku,” ujar Endra Yama Putra selesai rapat.

Baca juga: 1 Lagi Mantan Anggota DPRD Pasbar Ditahan karena Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

Sebelumnya DPRD Pasaman Barat menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pasbar Nomor: 028/DPC-GERINDRA/2021 pada 21 Oktober 2021 tentang Pengajuan Pergantian Pimpinan DPRD Pasbar sisa masa jabatan 2019-2024.

Sementara itu, Penasehat Hukum Parizal Hafni, Abd Hamid mengatakan sangat menghormati paripurna tersebut.

Namun, ia bersama kliennya sudah memasukkan gugatan terkait itu ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat kemarin guna mendapatkan kepastian hukum. Ia menilai keputusan tersebut sangat merugikan klien.

“Kami sudah masukkan gugatan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mencari keadilan,” ujarnya.

Hamid menambahkan, yang mereka gugat adalah surat keputusan yang dikeluarkan tentang pemberhentian tersebut.

Abdul Hamid menyebut, pihaknya menyampaikan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan para tergugat di antaranya DPP Partai Gerindra, DPD Partai Gerindra Sumatra, dan DPC Partai Gerindra Pasbar serta DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan Erianto.

“Kami masih berjuang atas hak dan putusan yang berkaitan dengan klien saya,” ujarnya.

Sementara itu, Erianto mengatakan, sebagai kader partai ia harus patuhi perintah dan keputusan dari pimpinan partai, serta siap melaksanakan perintah dan amanah.

“Alhamdulillah paripurna ini berjalan lancar, pasca mengusulkan ke pemerintah, tentu kita menunggu keputusan dari gubernur,” sebutnya.(Ian).

Baca Juga

Bantah Ajukan Restorative Justice Kasus VCS, Kuasa Hukum Bupati Limapuluh Kota: Saran Polisi
Bantah Ajukan Restorative Justice Kasus VCS, Kuasa Hukum Bupati Limapuluh Kota: Saran Polisi
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Kasus VCS Bupati Limapuluh Kota Safni, Kapolda Sumbar: Kita Bakal Gelar Perkara
Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Tanpa Libatkan Pakar, Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Hasil Editan
Tanpa Libatkan Pakar, Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Hasil Editan