Ditemui Wali Kota, Gubernur Sumbar Tambah Kapasitas Kelas SMA di Padang Panjang

SMA di Padang Panjang

Wali Kota Padang Panjang temui gubernur Sumbar. (Foto: Kominfo Padang Panjang)

Langgam.id – Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran berinisiatif menemui Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno pada Jumat (10/7/2020). Hal itu terkait kelangsungan pendidikan warga Padang Panjang yang terkendala dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA tahun ini. Gubernur memberi solusi dengan menambah kapasitas kelas untuk dua SMA di Padang Panjang.

Menurut Fadly, persoalan kelangsungan pendidikan masyarakat Padang Panjang membuat dia berinisiatif menemui Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. “Saya tahu bahwa kewenangan SMA/SMK di provinsi tapi ketika pakai zonasi, maka itu ada kewenangan Pemko melalui Disdiknya,” ujar Fadly, sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Padang Panjang.

Gubernur mengapresiasi inisiatif Fadly Amran. “Saya apresiasi Pak Walikota Padang Panjang, yang perhatian soal pendidikan masyarakatnya. Kisruh PPDB Online ini terkait soal surat keterangan domisili, sekarang saya terima saran Wako Padang Panjang untuk solusi masuk SMA sederajat ini,” ujar Irwan Prayitno.

Kadis Pendidikan Padang Panjang M. Ali Tabrani mengatakan, hasil dari pertemuan itu, gubernur memberi izin untuk menambah lokal belajar SMA di Padang Panjang sebanyak tiga kelas. Disebutkannya, tiga kelas yang ditambah untuk Kota Padang Panjang itu adalah: satu kelas untuk SMA 1 dan dua kelas untuk SMA 2.

“Pak Gubernur memberi apresiasi kepada Pak Walikota kita, atas inisiatif beliau menemui Pak Gubernur secara langsung terkait kegelisahan masyarakat Padang Panjang yang merasa was was anak mereka tidak dapat sekolah,” kata Tabrani.

Untuk itu pula, tambahnya, secara prinsip gubernur sudah mengizinkan adanya tambahan kelas untuk SMA di Padang Panjang. “Nanti teknisnya kita tindaklanjuti beberapa hari ke depan. Mekanismenya tetap siseim zonasi,” jelas Tabrani yang ikut mengiringi Wako Fadly Amran ke kantor gubernur.

Tabrani berpesan kepada orang tua wali murid untuk taat kepada sistem zonasi ini. “Jangan ada pula yang membuat surat keterangan domisili yang tidak benar, untuk mendapat anak sekolah,” katanya. (*/SS)

Baca Juga

Gun Sugianto Nakhodai Dekopin Sumbar, Tegaskan Koperasi Harus Jadi Gerakan Ekonomi Rakyat
Gun Sugianto Nakhodai Dekopin Sumbar, Tegaskan Koperasi Harus Jadi Gerakan Ekonomi Rakyat
LBH Padang menyatakan Kabupaten Padang Pariaman darurat kekerasan seksual. Foto/Wikipedia
Belasan Anak Kembali Jadi Korban, LBH Sebut Padang Pariaman Darurat Kekerasan Seksual 
Ilustrasi kekerasan seksual
16 Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Oknum Guru di Padang Pariaman
KAHMI Sumbar Dorong Program Makan Bergizi Gratis Dikelola Koperasi Sekolah dan Desa
KAHMI Sumbar Dorong Program Makan Bergizi Gratis Dikelola Koperasi Sekolah dan Desa
Pacu Kuda Pabasko di Gelanggang Bancalaweh, Momen yang Ditunggu Masyarakat
Pacu Kuda Pabasko di Gelanggang Bancalaweh, Momen yang Ditunggu Masyarakat
Living Islam dalam Karya Etnofotografi Edy Utama
Living Islam dalam Karya Etnofotografi Edy Utama