Ditegur Mendagri Soal Insentif Nakes, Plh Sekda Padang: Sudah Kami Bayarkan

Langgam.id-Plh Sekda Padang

Plh Sekda Padang Edi Hasymi. [foto: Pemko Padang]

Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyebut sudah membayarkan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) hingga Juli 2021. Hal ini menanggapi teguran soal pembayaran insentif nakes oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Plh Sekda Padang Edi Hasymi mengatakan, Pemko Padang sudah membayarkan insentif nakes dari Januari hingga Juli 2021 dengan total anggaran Rp22 miliar. Total ada sekitar Rp50 miliar yang akan dicairkan untuk tahun anggaran 2021.

Sementara Agustus dan bulan selanjutnya terang Edi, memang belum dibayarkan. Ia juga mengaku belum menerima surat teguran dari Mendagri itu. Informasi soal teguran hanya diketahui dari pemberitaan media yang beredar.

“Kami juga belum tahu suratnya, dimana surat itu sekarang? Kami belum menerima surat itu sampai sekarang, dari media baru yang kami lihat, kalau insentif nakes sudah kami bayarkan,” katanya, Selasa (31/8/2021).

Sampai sekarang menurutnya, tidak ada dari Kemendagri yang berkoordinasi dengan Pemko Padang terkait hal itu.

Memang diakuinya, dulu pernah mendapat surat teguran serupa sekitar Juli 2021 lalu. Namun itu masalahnya bukan soal tidak dibayarkan, tetapi karena memang proses pembayaran yang masih berlangsung.

Baca juga: Mendagri Tegur Wali Kota Padang karena Belum Bayar Insentif Nakes

Dia menyebut, untuk pencairan insentif nakes tentu ada proses yang dilalui terlebih dahulu. Seperti membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang membutuhkan cukup waktu. Kalau memang tidak dibayarkan, tentu itu baru menjadi masalah besar.

“Petugas ini kerjanya vaksinasi juga, membuat SPJ juga, tentu dikerjakan satu-satu dulu, jadi sedang proses. Tapi tidak apa-apalah, teguran itu untuk mengingat-ingatkan kita,” katanya.

Menurutnya, insentif nakes sudah aman untuk tahun 2021 sudah aman dan hanya proses pencairan saja. Dana insentif itu diambil dari refocusing APBD yang memang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, mendagri memberi teguran dengan surat bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021  dan akan langsung dilayangkan ke-10 Bupati dan Walikota yang belum membayarkan Innakesdanya. Salah satu diantaranya Wali Kota Padang.

Baca Juga

Listrik Mulai Menyala di Sebagian Kota Padang
Listrik Mulai Menyala di Sebagian Kota Padang
Langgam.id-Adel Wahidi
Ombudsman Sumbar Kawal Audit Internal RSUP M Djamil Padang Buntut Balita Meninggal Diduga Kelalaian Medis
RSUP M Djamil Padang
Pakar Hukum Kesehatan Soroti Kasus Bayi Meninggal di RSUP M Djamil Padang, Sebut Potensi Kelalaian
Dua Bocah Tenggelam di Pantai Ujung Karang Padang Belum Ditemukan, Basarnas Perluas Pencarian
Dua Bocah Tenggelam di Pantai Ujung Karang Padang Belum Ditemukan, Basarnas Perluas Pencarian
KPU Sumbar menunjuk RSUP Dr M Djamil Padang dan Rumah Sakit Universitas Andalas sebagai pusat pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala
RSUP M Djamil Klaim Mediasi Kasus Balita Meninggal di Padang, Bentuk Tim Investigasi
Kapolres Solok Kota AKBP Mas,ud Ahmad minta maaf usai heboh rombongan kendaraan yang dikawal anggotanya melakukan foto-foto di tikungan Panorama I Sitinjau Lauik. (Dok. Tangkapan layar video Konfrensi Pers)
Kapolres Solok Kota Minta Maaf Usai Heboh Anak Buah Kawal Rombongan Arteria Dahlan Foto-foto di Sitinjau Lauik