Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Disnakertrans Sumbar Bakal Sanksi Perusahaan yang Tidak Berikan Hak Pekerja.
Langgam.id - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan hak para pekerja.
Hal ini menanggapi permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar, agar Gubernur Sumbar memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak memberikan hak pekerja.
Permintaan ini merupakan salah satu poin tuntutan yang disampaikan oleh KSPSI saat audiensi bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Senin (23/5/2022). Tuntutan para pekerja itu didengar langsung oleh Kepala Disnakertrans Sumbar Nizam Ul Muluk.
Kepala Disnakertrans Sumbar Nizam Ul Muluk mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah masukan yang disampaikan KSPSI. Pihaknya akan memenuhi tuntutan itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Insyaallah kita akan siapkan. Pertama pengawasan ketenagakerjaan akan kita tingkatkan terhadap semua perusahaan yang ada," katanya.
Disnakertrans Sumbar, menurutnya, juga sudah membuat kerjasama baik dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian pihaknya juga sudah membuka posko pengaduan THR sebelumnya, dan sudah menerima banyak laporan.
"Itu semua akan kita tindaklanjuti, semua tentu harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kita tidak pilih kasih, sepanjang perusahaan itu nakal ya kita akan kita tindaklanjuti," katanya.
Dia mencontohkan sekitar beberapa hari lalu berhasil menyelesaikan satu kasus, yaitu kasus yang mangkrak sejak tahun 2019. Namun akhirnya perusahaan itu membayarkan hak karyawannya berupa UMR yang menunggak mencapai Rp 410 juta. Hal ini berhasil dilaksanakan meski Nizam baru menjabat dua bulan menjadi Kepala Disnakertrans.
"Memang kita melakukan pembinaan, melakukan pendekatan, sepanjang perusahaan mau menindaklanjuti maka kita kasih toleransi. Kalau tidak ditindaklanjuti maka kasusnya kita angkat," katanya.
Dia mengatakan, sampai sekarang yang masuk laporan soal THR yaitu ada yang terlambat bayar, ada yang tidak membayarkan sekitar 2 kasus, kurang bayar 25 kasus, dan terlambat bayar 5 kasus. Semua ini akan diselesaikan dan telah dilaporkan kepada Gubernur.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochlasin mengatakan pihaknya berkomitmen akan mengawasi pelaksanaan penyelesaian masalah pekerja oleh Disnakertrans Sumbar.
"Saya yakin Dinas Tenaga Kerja mampu melakukannya. Ini adalah aspirasi pekerja yang telah kita terima sebagai wakil masyarakat Sumbar," katanya.
Baca juga: KSPSI Minta Gubernur Sumbar Sanksi Pengusaha yang Tak Berikan Hak Pekerjanya
Selain itu, DPRD di badan anggaran (Banggar) juga bakal mencoba meningkatkan anggaran untuk Disnakertrans Sumbar agar bisa maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan.
—
