Diperkirakan Hingga Juli 2020, Dampak Covid-19 pada Ekonomi Masyarakat Sumbar Dihitung

Diperkirakan Hingga Juli 2020, Dampak Covid-19 pada Ekonomi Masyarakat Sumbar Dihitung

Rapat gubernur bersama ketua DPRD, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang dampak ekonomi Covid-19. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id – Gubernur Irwan Prayirno, Wakil Gubernur Nasrul Abit dan pejabat pemerintah provinsi menggelar rapat teknis, menghitung dampak sosial ekonomi covid-19 bagi masyarakat Sumatra Barat

“Kita (perlu) samakan persepsi provinsi, kabupaten dan kota. Kemungkin kondisi penanganan penyebaran virus corona ini akan berlangsung lama, prediksi mungkin sampai bulan Juli 2020,” kata Irwan, di aula kantor gubernur, Sabtu (28/3/2020).

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi, Asisten Ekonomi dan lembangunan Benny Warlis, kepala Bappeda, kadis pangan, kadis pertanian, kadis koperasi dan UMKM, kadis Perikanan se-Sumbar.

Menurut gubernur, dampak penanganan penyebaran Covid 19 ini sangat luar biasa terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum. “Mari kita satukan data. Saat ini, pemprov sudah mempersiapakan alokasi dana sebesar Rp200 miliar dalam rasionalisasi APBD. Yang sangat diperhatikan untuk prioritas dibantu adalah masyarakat yang terdampak langsung terhadap penanganan penyebaran Covid 19,” ujar Irwan, sebagaimana dirilis Humas di situs resmi Pemprov.

Wagub Nasrul Abit yahg melanjutkan pimpinan mengatakan, provinsi dan kabupaten-kota mesti kompak dan bersatu menghadapi dampak penanganan penyebaran Covid-19 di Sumbar.

“Data PKH Dinas Sosial yang ada kita pakai ditambah yang terdampak baru berjumlah 476 ribu jiwa. Ditambah 15 persen dari 476 ribu, total 570 ribu jiwa orang miskin yang perlu dibantu. Diperkirakan kebutuhan beras 300 gram/hari/orang,” ujar Nasrul.

Menurutnya, 15 persen yang ditambahkan adalah ojek online, buruh harian, UMKM, pedagang kecil di sekolah, penjaga-penjaga tempat rekreasi, tukang parkir dan lain-lain profesi yang dekat dengan kemiskinan. (*/SS)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI