Langgam.id – Dalam upaya mendorong pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan kegiatan Praktek Izin Produk Halal, Sustainable Bagi UKMK Sawit di Provinsi Sumatra Barat.
Tentu saja menghasilkan produk yang mengantongi sertifikasi halal menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kegiatan ini secara resmi dibuka Wali Kota Padang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Fauzan Ibnovi di Bagindo Aziz Chan, Balaikota Aie Pacah, Selasa (24/6/2026).
Ia mengatakan bahwa program ini sangat sejalan dengan upaya daerah dalam mendorong UMKM Naik Kelas dengan memastikan setiap produk yang dihasilkan pelaku UMKM Kota Padang sudah tersertifikasi.
Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya membuka peluang pasar di dalam negeri, tapi juga menjadi gerbang untuk ekspor.
“Kita ingin UMKM tidak hanya bertahan, tetapi berkembang secara berkelanjutan. Salah satunya dengan memiliki sertifikasi halal agar produknya lebih diterima, baik di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, juga didorong kolaborasi dalam pelatihan dan pemasaran produk, serta mendukung keberadaan Rumah Wirausaha di kawasan Sentra Rendang,” ujar Fauzan.
Ia menambahkan, salah satu ikon komoditi ialah kelapa sawit dalam bentuk turunan yang diproduksi dalam bentuk usaha rumah tangga dan usaha mikro.
“Bukti kolaborasi dengan digitalisasi ini memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Sisi lain, Koperasi Berjaya sebagai sumber pendanaan dan wadah kolektif bagi pelaku UMKM, guna memperluas akses pasar dan memperkuat posisi ekonomi mereka secara bersama-sama,” katanya.
Direktur utama BPDP yang diwakili Kepala Divisi UKMK Helmi Nuansyah, menekankan pentingnya kolaborasi antar mitra dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, Sumatra Barat sebagai contoh wilayah yang telah menunjukkan potensi besar dalam kuliner berbasis produk sawit.
“Ekonomi kita banyak bergantung pada sawit. Kita perlu menjaga dan memanfaatkannya secara bijak, karena banyak produk turunan sawit, khususnya kuliner, berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sumbar adalah contoh nyata bagaimana UMKM bisa memberikan inspirasi bagi daerah lain,”kata Helmi melalui daring.
Ketua Umum GPPI, Delima Hasri Azahari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mendorong pemahaman mendalam bagi pelaku UMKM tentang sistem sertifikasi halal, sekaligus memanfaatkan potensi kelapa sawit sebagai bahan baku yang strategis.
“Kita ingin UMKM benar-benar mengerti bagaimana sistem sertifikasi halal bekerja. Ini adalah prasyarat penting untuk menembus pasar yang lebih luas. Dengan memahami sistem yang sudah lebih maju, UMKM kita bisa naik kelas, meningkatkan daya saing, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa promosi produk sawit perlu dilakukan secara menyeluruh, agar masyarakat tahu bahwa sawit Indonesia diproduksi dengan cara yang baik dan memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Hendra Dermawan, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, terutama untuk produk-produk kuliner yang menggunakan minyak nabati.
“Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun masih banyak produk UMKM yang mencantumkan ‘minyak nabati’ tanpa menyebutkan bahwa itu adalah kelapa sawit. Ini menjadi catatan penting, karena kejelasan komposisi adalah bagian dari transparansi,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa promosi produk sawit lewat kuliner Nusantara harus terus didorong, sebab banyak makanan terenak khas Padang dan Sumatra Barat sebenarnya merupakan turunan dari produk sawit.
“Kita ingin UMKM lebih mudah berkembang, naik kelas, dan memiliki pasar yang lebih luas. Semua itu harus dimulai dari pemahaman terhadap bahan baku, sertifikasi yang tepat, dan strategi bisnis yang matang,” tutupnya. (*/f)
