Demokrat Sumbar Setia ke AHY, Tolak Moeldoko Sebagai Ketum Versi KLB

Demokrat Sumbar Setia ke AHY, Tolak Moeldoko Sebagai Ketum Versi KLB

AHY saat berada di Sumbar. (foto: Irwanda/langgam.id)

Langgam.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan tetap setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum. Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatra Utara (Sumut) dinilai ilegal.

“Semua kader menolak sangat keras terhadap KLB itu. Karena KLB yang dilakukan oleh mantan-mantan, boleh dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan ADRT,” ujar Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Demokrat Sumbar, HM Nurnas, Jumat (5/3/2021).

“Kami seluruh jajaran mulai tingkat DPC di 19 kabupaten dan kota sudah membuat surat pernyataan memberikan sikap bahwa tetap berada utuh memberikan dukungan penuh kepada Ketum AHY, sesuai hasil kongres kelima,” sambungnya.

Nurnas mengatakan DPD Demokrat Sumbar akan tetap memantau dan membaca pergerakan pasca KLB berlangsung. Namun ditegaskannya, seluruh kader di Sumbar tetap solid berada satu komando.

“Sumbar dikomandoi oleh Ketua Pak Mulyadi, kami tetap satu komando (bersama Pak AHY),” kata dia.

DPD Demokrat Sumbar menegaskan tidak mengakui Moeldoko sebagai Ketua Umum baru versi KLB. Ketua Umum Demokrat tetap AHY yang dipilih secara aklamasi dan dihadiri utuh seluruh DPD dan DPC se-Indonesia selaku pemegang hak suara.

“Karena Sumbar, murni seluruh ketua DPC pemegang hak suara, DPD pemegang hak suara, tidak ikut serta dan tidak pernah mau di dalam merusak itu. Kemudian, kami sudah beberapa hari menyampaikan sikap ke DPP dan fraksi sudah melakukan itu, kita tetap di barisan satu komando,” tuturnya. (Irwanda/ABW)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI