Acara debat Cagub/Cawagub Sumbar yang berlangsung Kamis kemarin 3 Desember 2020 merupakan debat terakhir sebelum pemilih di Sumbar datang ke TPS tanggal 9 Desember mendatang.
Dalam suasana Covid-19 acara debat bisa berjalan relatif mengikuti protokol kesehatan yang cukup baik. Panitia dalam hal ini KPU sangat memperhatikan hal tersebut. TV One yang bekerja sama dengan KPU cukup apik mengelola acara ini dan kita berikan apresiasi untuk itu.
Tema debat kali ini adalah Pelayanan Publik dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Sumatra Barat. Tema ini jelas merupakan tema yang sangat berhubungan dengan pelayanan. Mayoritas terjebak dengan retorika seolah-olah dia adalah eksekutor atau Bupati dan Walikota, karena kita tahu pelayanan publik banyak menjadi domainnya Bupati dan Walikota, sementara Gubernur tidak bisa melayani semunya karena bukan wewenangnya.
Dimulai debat dengan membuka pertanyaan pada amplop pertanyaan masing-masing kandidat, sekilas penulis menangkap isi pertanyaannya sedikit menjurus pada klarifikasi isu yang berkembang seputar calon yang dibungkus dengan arah pada pelayanan publik dan pembenahan sumber daya manusia.
Ada calon yang relatif objektif melihat pertanyaan dan kemudian menjawabnya tapi ada juga calon yang langsung membantah dan terkesan menyembunyikan isu tersebut. Tentu dengan cara menjawabnya dengan bahasa yang menunjukkan bahwa dia mampu.
Kemudian masuk dalam sesi tanya jawab. Kami hanya sekedar memberikan catatan saja terhadap beberapa hal dan tidak secara keseluruhan dari debat itu sendiri. Biarlah secara keseluruhan rakyat menilai.
Dari pasangan No 1 sempat mencuat pertanyaan terkait aktivitas cagub yang menjadi anggota DPR dan sekaligus menggunakan kesempatan kekuasaan sebagai anggota DPR sekaligus berbisnis. Ini mencederai pernyataannya sendiri ketika debat bahwa syarat pemimpin itu harus baik dulu sebelum yang lainnya baik.
Ibarat pepatah ikan mulai busuk dari kepalanya. Juga hal lain mengkonfirmasi persoalan Tarok City yang memang penuh dengan persoalan yang tidak tuntas.
Berlanjut ke paslon No 2, tentu pertanyaan adalah urusan sekitar petahana yang belum mampu menaikkan IPM lebih tinggi. Ke mana saja kerja selama ini? Walaupun IPM sumbar sekitar 72 termasuk tinggi tapi pasangan No 1 tetap mempersoalkannya karena tidak signifikan naiknya selama 10 tahun belakangan.
Namun patut disayangkan cagub No 2 membuat pernyataan bahwa agam IPM-nya No 1 di Sumbar padahal setahu kami No 1 itu Padang, kemudian Bukittinggi dan Payakumbuh. Agam masih di bawah itu.
Lebih lanjut paslon No 2 ketika ditanya kondisi krisis Covid-19 dengan anggaran sekarang yang mulai dipangkas apakah masih membuat program agar Sumbar menjadi unggul dijawab dengan sangat optimis, namun lupa realita. Ibarat kata hal tersebut bisa ditafsirkan optimis buta tanpa melihat kondisi 5 tahun ke depan yang sangat berat.
Masuk ke paslon No 3 yang banyak bertanya sekitar kasus hukum beberapa calon, dan sekaligus mengkonfirmasi isu yang selama ini bahwa cagub No 1 pernah mempersoalkan kasus hukum cagub No 2. Bisa jadi hal yang sama dia tujukan juga pada cakada yang lain.
Dalam kasus cagub No 2 dalam debat kemudian cagub No 3 menyatakan bahwa kasus manggrove cagub No 2 juga dipersoalkan waktu cagub No 1 masih jadi anggota DPR RI. Secara umum tidak ada pertanyaan terkait rekam jejak cagub No 3 selama jadi Kapolda.
Hanya catatan bukan tidak ada masalah, tapi tidak mencuat dalam debat. Lebih lanjut terkait cawagub No 3 sempat mencuat bahwa nilai pelayanan publik Kota Pariaman jauh di bawah dan termasuk jelek untuk tingkat Sumbar, beliau menjawab bahwa dia tidak yakin dengan cara penilaian demikian, karena dia merasa sudah banyak berbuat. Bahkan termasuk paslon No 1 yang mempertanyakannya sudah menikmatinya.
Terakhir paslon No 4 sempat dipertanyakan ranking nasional pelayanan publik di Kota Padang pada ranking no 41, jauh di bawah dibanding Payakumbuh no 15 dan Bukittinggi no 29. Walaupun tidak gamblang dijawab oleh cagub No 4 tapi peringkat 41 itu sudah bagus karena ranking itu untuk 500 lebih daerah se Indonesia.
Sumbar hanya 3 daerah itu yang masuk bagus, sementara Agam, Pariaman, dan Padang Pariaman dan daerah lainnya masih harus belajar lebih banyak untuk meningkatkan indeks pelayanan publiknya.
Banyak pertanyaan lain namun biarlah penonton dan rakyat mendiskusikannya. Semoga sedikit info ini cukup menilai rekam jejak calon pemimpin kita. (Adv)
Riza Falepi
Walikota Payakumbuh
