Debat Capres, Kedua Paslon Dinilai Tak Berpihak Selesaikan Persoalan Lingkungan

Debat Capres, Kedua Paslon Dinilai Tak Berpihak Selesaikan Persoalan Lingkungan

Suasana nonton bareng di PBHI Sumbar. (Foto: FZ)

Langgam.id – Debat Calon Presiden (capres) terkait persoalan Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang digelar 17 Februari 2019, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat menilai kedua Pasang Calon (Paslon) tidak berpihak terhadap penyelesaian lpersoalan lingkungan yang terjadi saat ini.

“Contoh kasus, terkait penyelesaian masalah lahan bekas tambang, ribuan hektar tanpa reklamsi, baik itu tambang berizin ataupun illegal,” ujar Uslaini, Direktur Walhi Sumbar usai Nonton Bareng (Nobar) Debat Capres di halaman kantor Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumatra Barat, Minggu (17/02/2019).

Selain itu, kata Uslaini, program mendorong penggunaan bifuel kedepan yang tingkat baurnya ditingkat menajdi B100, hal itu akan semakin memperparah kondisi lingkungan. “Kita khawatir kedua capres yang ingin  mendorong penggunaan biofuel lebih banyak kedepan, maka perluasan terhadap perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi alat justifikasi oleh negara untuk mengeluarkan izin-izin HGU baru dan merampas hak masyarakat,” jelasnya.

Dengan biofuel 20 persen saja, sudah 14 juta hektar Kawasan lahan hutan kita di Indoensia ini ditanami perkebunan kelapa sawit. “Apalagi kalua ditingkatkan, itu sangat mengkhawatirkan kondisi lingkungan dan pengusaan lahan yang ada,” kata Uslaini.

Terkait program Perhutanan Sosial dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan di wilayah Sumatra Barat, menurut Uslaini cukup berjalan signifikan. “Namun, perhuatanan sosial dengan skema hutan adat, tidak ada satupun izin yang diterbitkan,” jelasnya.

Lalu, persoalan Reforma Agraria, di Sumatra Barat, hal itu tidak lebih dari sekedar sertifikasi asset saja. “Tidak ada redistribusi lahan baru bagi masyarakat miskin tak bertanah. Masyarakat adat yang berkonflik dengan perkebunan sawit juga tidak menggunakan skema reforma agraria dalam penyelesaiannya di Sumbar ini,” ungkap Uslaini.

Secara keseluruhan, menurut Uslaini strategi yang dipilih cenderung masih mengabaikan rakyat dan lingkungan. “Masih banyak PR untuk presiden kedepan,” ujarnya.

Nobar Debat Capres yang diselenggarakan di halaman kantor PBHI Sumbar berjalan aman hingga akhir. Puluhan penonton terlihat fokus dengan apa yang disampaikan oleh kedua pasangan calon. (FZD

Baca Juga

Menjaga Pesisir Mandeh dari Ancaman Abrasi, Restorasi Mangrove Jadi Harapan Baru Pulau Karam
Menjaga Pesisir Mandeh dari Ancaman Abrasi, Restorasi Mangrove Jadi Harapan Baru Pulau Karam
Sepanjang 2024, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar mengagendakan pemeriksaan saksi korupsi UIN Padang.
Walhi Beri Rapor Merah Kejati Sumbar, Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan
Sebanyak 11 orang dilaporkan meninggal dan 25 orang lainnya masih tertimbun di lokasi tambang emas di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti,
Sungai Kampar Tercemar Diduga Akibat Tambang Emas Ilegal di Hulu Sumbar
Menteri Lingkungan Hidup Canangkan Gerakan Tobat Ekologis di Sumbar
Menteri Lingkungan Hidup Canangkan Gerakan Tobat Ekologis di Sumbar
Walhi Sumbar Desak Penindakan Pemodal dan Pembeking Tambang Emas Ilegal, WPR Bukan Solusi!  
Walhi Sumbar Desak Penindakan Pemodal dan Pembeking Tambang Emas Ilegal, WPR Bukan Solusi!  
Pemprov Sumbar Akui Adanya Pembiaran Pelanggaran Tata Ruang di Tambang Emas Ilegal Sijunjung
Pemprov Sumbar Akui Adanya Pembiaran Pelanggaran Tata Ruang di Tambang Emas Ilegal Sijunjung