Langgam.id – Pagi belum sepenuhnya beranjak ketika Nurhusni berdiri di tengah hamparan padi yang menguning di Jorong Muaro Kandang, Nagari Salareh Aia Barat, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Senin (24/8/2026) lalu.
Bulir-bulir padi yang siap dipanen bergoyang diterpa angin. Bagi orang yang baru pertama kali melihatnya, pemandangan itu mungkin tak lebih dari rutinitas petani menjelang panen.
Namun bagi Nurhusni, hamparan tersebut menyimpan cerita yang jauh lebih panjang. Hamparan yang penuh perjuangan, menghidupkan kembali harapan warga Salereh Aia Barat yang baru dihantam galodo akhir November 2025 lalu.
Nurhusni adalah Ketua Kelompok Tani Muaro Kandang Sakato. Bersama 15 anggota kelompoknya, mereka baru saja kembali menghidupkan sawah yang sempat lumpuh setelah bencana hidrometeorologi menerjang Sumbar. Bencana itu, tak hanya merenggut nyawa kerabat, tetapi juga merusak sawah, merusak irigasi, dan memaksa berhenti aktivitas urat nadi kehidupan masyarakat.
Di Jorong Muaro Kandang, sekitar 13 hektare sawah akhirnya kembali produktif. Lahan tersebut akhirnya memasuki panen pertama setelah bencana.
“Alhamdulillah, setelah dibantu pemerintah, sawah kami kembali bisa ditanami dan sekarang sudah siap panen,” kata Nurhusni, penuh haru.
Bagi mereka yang bangkit setelah bencana, panen bukan sekadar hasil dari benih yang tumbuh menjadi padi. Panen menjadi penanda bahwa kehidupan yang sempat terhenti mulai bergerak kembali.
Ia menyebutkan peran pemerintah sangat krusial dalam mendukung kebangkitan petani ini. Mereka dibantu melalui rehabilitasi lahan, perbaikan jaringan irigasi tersier, bantuan benih padi, pupuk, serta hand tractor.
Sebelumnya kelompok tani ini juga memperoleh bantuan pompa air, mesin pemotong rumput dan mesin perontok.
Dinas Pertanian Kabupaten Agam mencatat dari uji produktivitas pada 3 hektare lahan di kawasan tersebut, hasil ubinan menunjukkan produksi cukup tinggi sekitar 5,28 ton per hektare. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi sebelumnya yang berada di kisaran 4 ton per hektare. Dan 13 hektare yang kembali panen di Jorong Muaro Kandang itu bukanlah akhir cerita.
Panen perdana setelah bencana ini, membuka diskursus yang lebih besar. Apakah Sumatera Barat benar-benar sudah pulih dari bencana?. Dan sudah mampu membangun ystem pangan yang lebih tahan ketika bencana berikutnya datang?
Ketika Bencana Menyentuh Lumbung Pangan
Agam hanyalah salah satu contoh. Bencana galodo akhir 2025 lalu tidak hanya merenggut nyawa dan meninggalkan kerusakan infrastruktur. Tetapi juga melumpuhkan sumber kehidupan masyarakat, menghantam sumber produksi pangan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sekitar 7.000 hektare lahan pertanian terdampak parah. Kondisinya rusak berat hingga sawah yang hilang. Sebagian lahan bahkan berubah menjadi aliran sungai atau tersapu longsor.
“Sebagian dari lahan yang hilang itu sekarang berubah menjadi sungai. Ada juga yang benar-benar tergerus akibat longsor,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, penanganan lahan rusak berat tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian. Perlu keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian lainnya karena persoalannya berkaitan dengan jaringan air, sungai dan infrastruktur.
Sementara itu, untuk lahan pertanian yang rusak ringan dan sedang, proses rehabilitasinya bisa berjalan lebih cepat.
Pada 13 Mei 2026 lalu, saat mengikuti kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Padang Pariaman, Mahyeldi menyatakan rehabilitasi lahan kategori rusak ringan dan sedang telah mencapai 100 persen.
“Proses rehabilitasi lahan terdampak bencana kategori rusak ringan dan sedang berhasil kita percepat dan tuntaskan. Hari ini penanaman terakhir dilakukan, artinya progres kita sudah 100 persen,” kata Mahyeldi.
Untuk rehabilitasi lahan rusak ringan dan sedang tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp32,9 miliar. Namun pekerjaan belum selesai. Lahan-lahan yang mengalami rusak berat harus juga dipulihkan agar produksi pangan tidak terganggu.
Gubernur Sumbar dua periode itu mengungkap dari sekitar 7.000 hektare lahan rusak berat itu, lebih setengahnya hilang karena berubah menjadi aliran sungai atau tergerus longsor.
Menjaga Produksi Tak Menyusut
Persoalan lahan menjadi semakin penting guna memastikan produksi pangan Sumbar, terutama padi tidak menyusut. Mengingat, Sumbar merupakan salah satu tulang punggung pangan dalam negeri. Sumbar tidak hanya memenuhi kebutuhan daerahnya, tetapi juga menyuplai ke provinsi tetangga Riau, Jambi, Kepri, bahkan hingga Jakarta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat luas panen padi Sumbar pada 2025 hanya 284.076 hektare. Luas itu menyusut 3,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 295.279 hektare.
Untungnya produksi padi malah meningkat 1,93 persen menjadi 1.382.697 ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 800.613 ton beras, dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 1.356.468 ton.
Artinya, ada peningkatan produksi meski luas lahan panen mengalami penyusutan. Namun, tentu saja untuk jangka panjang, pemerintah harus bisa menjamin produktivitas meningkat dan luas lahan tetap terjaga atau malah bertambah.
Bencana telah menunjukkan bahwa kehilangan lahan pertanian bisa terjadi dalam waktu singkat. Apalagi untuk Sumbar yang kerap dihantam bencana berulang kali. PR-nya jelas lebih berat.
Pertanian Tulang Punggung Sumbar
Data BPS Sumbar mengungkap, pada 2025, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang 22,12 persen terhadap struktur PDRB Sumatera Barat. Sektor tersebut mampu tumbuh 4,14 persen, meski ekonomi Sumbar secara keseluruhan hanya tumbuh 3,37 persen.
Lebih jauh lagi, per Februari 2026, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga menyerap 32,95 persen penduduk bekerja di Sumatera Barat. Dengan demikian, ketika sawah rusak, yang dipertaruhkan bukan hanya panen petani.
Ada pendapatan rumah tangga, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pangan yang ikut dipertaruhkan.
Makanya, di tengah ancaman penyusutan lahan dan meningkatnya risiko bencana, menjaga produksi tidak selalu berarti membuka sawah baru. Tetapi memanfaatkan teknologi dan menumbuhkan inovasi sangat diperlukan.
Salah satu yang dikembangkan di Sumbar dalam meningkatkanm produktivitas padi adalah dengan metode sawah pokok murah (SPM). Metode ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dari lahan yang sudah ada sekaligus menekan biaya produksi.
Metode yang digagas Ir Djoni, mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat ini sudah banyak diterapkan petani di Sumbar. Konsepnya berangkat dari upaya membuat budidaya padi lebih efisien dengan mengurangi penggunaan input dan pekerjaan yang tidak diperlukan, tetapi tetap mempertahankan produktivitas.
Dalam penerapannya, SPM antara lain memanfaatkan jerami sebagai bahan organik, mengurangi penggunaan pupuk kimia, menghemat air dan menggunakan pola tanam dengan jumlah benih yang lebih sedikit.
Dalam metode ini, sawah tidak harus terus-menerus digenangi. Air diatur agar tanah tetap lembap sesuai kebutuhan tanaman. Benih juga ditanam dalam kondisi muda dengan satu batang per lubang dan jarak tanam yang lebih renggang.
Konsep tersebut membuat penggunaan benih, air, pupuk dan tenaga kerja dapat ditekan. Djoni menjelaskan penggunaan pupuk kimia pada SPM dapat ditekan hingga sekitar 30 persen dari pola penggunaan yang biasa dilakukan.
Karena itu, istilah “murah” dalam Sawah Pokok Murah merujuk pada upaya menekan biaya produksi, bukan mengurangi produktivitas tanaman. Model tersebut kemudian dikembangkan melalui sekolah lapang di sejumlah wilayah, salah satunya di Agam.
Hingga 18 Agustus 2026, Pemkab Agam telah menerapkan program SPM di 55 lokasi dengan total luas lahan mencapai 7.219 hektare dan tersebar di delapan kecamatan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang tercatat 16 lokasi dengan luas sekitar 2.100 hektare.
Salah satu petani yang menerapkannya adalah Mahdoni dari Kelompok Tani Bancah, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang.
Untuk ketiga kalinya, Mahdoni menerapkan SPM di lahan seluas 0,25 hektare. Ia mengklaim produksi padinya meningkat. “ Hasilnya cukup meningkat dibandingkan sebelumnya, juga biaya produksinya turun drastis,” katanya dikutip dari laman pemda.
Bupati Agam Benny Warlis mengatakan pemerintah daerah akan terus mendorong perluasan program tersebut.
“Kita akan terus memperluas program ini, sehingga semakin banyak petani yang bisa ikut dan merasakan manfaatnya. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan pertanian di Agam,” kata Benny.
SPM Didorong Dikembangkan Secara Nasional
Pada pertengahan Juni 2025 lalu, Wakil
Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediyati Haryadi atau Titiek Soeharto mengikuti kegiatan panen padi menggunakan metode Sawah Pokok Murah di Kabupaten Agam.
“Alhamdulillah kita ajak langsung Buk Titiek untuk panen Sawah Pokok Murah. Insya Allah ini akan kita gagas secara nasional, berawal dari Sumatera Barat,” kata Vasko.
Titiek yang menyaksikan hasil panen padi dengan metode SPM itu, menilai inovasi itu bisa dikembangkan secara nasional. “Kita dorong untuk diterapkan lebih luas lagi, dikembangkan secara nasional,” katanya saat itu.
Meski dinilai efektif, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BRMP) Sumbar menyebut perlunya verifikasi lapangan untuk melihat efektivitas dan keuntungan SPM dibandingkan pola budidaya konvensional.
Artinya, SPM bukan sekadar inovasi yang perlu diperluas, tetapi juga perlu terus diuji, diukur dan dikembangkan berdasarkan hasil di lapangan untuk memastikan produktivitas tanaman terjaga.
Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas (UNAND) Mahdi setuju bahwa peningkatan produksi harus dilakukan dengan berbagai pendekatan dan inovasi. Menurutnya, persoalan produksi pertanian Sumbar tidak bisa diselesaikan hanya dengan mencetak sawah baru.
“Lahan yang benar-benar potensial untuk dijadikan sawah di Sumbar semakin terbatas. Mau tidak mau harus ada inovasi untuk meningkatkan produksi dari lahan yang ada,” katanya, Selasa (29/9/2026).
Ia mengungkapkan sebagian lahan yang tersisa saat ini memiliki kemiringan yang tinggi atau kurang menguntungkan bagi pertanian padi. Untuk lahan dengan kondisi semacam itu, petani tentu berhitung untuk rugi.
“Cetak sawah baru mau di mana lagi, sudah habis. Palingan yang ada lahan dengan kemiringan tinggi. Lahan bergambut malah lebih menguntungkan sawit. Petani mikirnya mana yang untung,” katanya.
Karena itu, menurut Mahdi, pemerintah perlu terus mendorong riset-riset dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga untuk melahirkan inovasi di bidang pertanian yang bisa mendorong peningkatan produksi.
“Misalnya, padi gogo yang cocok di lahan kering, perlu dilakukan riset lanjutan bagaimana produksinya tetap bisa tinggi,” ujar Direktur Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSHL) UNAND itu.
Ia menyebutkan saat ini, rata-rata produksi padi di Sumbar berkisar 5 ton per hektare. Angka ini perlu ditingkatkan melalui inovasi dan riset berkelanjutan. Bahkan untuk Sumbar, imbuhnya, diperlukan varietas yang mampu berproduksi tinggi sekaligus tahan terhadap dinamika iklim.
Selain itu, Mahdi mendorong perlunya kebijakan perlindungan dan insentif bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
“Mesti ada insentif bagi pemilik lahan LP2B. Kalau tidak ada kebijakan untuk ini (LP2B) lama-kelamaan lahan pertanian kita akan terus menyusut,” ujarnya.
Insentif tersebut dapat berupa subsidi input, penyediaan infrastruktur, teknologi hingga penghargaan sosial. Sehingga, pemilik lahan merasa lebih diperhatikan dan jangka panjang meminimalisir alih fungsi lahan.
Mahdi bahkan menyebut dukungan dapat diberikan dalam bentuk beasiswa bagi anak petani atau digratiskan akses transportasi atau kemudahan lainnya. Tujuannya, tentu saja agar mempertahankan sawah memberikan keuntungan yang cukup bagi pemilik lahan sehingga tidak terdorong mengalihfungsikannya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memperkuat regulasi LP2B melalui peraturan daerah (Perda) yang disertai dengan insentif yang lebih konkret.
Pemulihan Pertanian Prioritas Sumbar
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memastikan pemulihan pascabencana terutama di sektor pertanian sebagai bagian penting pembangunan daerah.
Dalam Musrenbang 2027, Mahyeldi menyebut total kerusakan dan kerugian akibat bencana galodo akhir November 2025 lalu mencapai Rp33,5 triliun dengan kebutuhan pemulihan sekitar Rp21,44 triliun.
Wilayah terdampak bencana juga disebut menyumbang sekitar 40 persen PDRB Sumatera Barat. Untuk sektor pertanian, pemerintah mendorong rehabilitasi lahan dan penanaman kembali.
Pemprov Sumbar juga menyatakan komitmen mengalokasikan 10 persen APBD untuk pertanian berkelanjutan. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk sarana pendukung pertanian, mengurangi risiko gagal panen, irigasi, bantuan bibit dan benih unggul, hingga pengolahan pascapanen dan distribusi.
Mahdi, Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian UNAND melihat persoalan lain yang perlu dibenahi adalah mekanisme penanganan ketika bencana terjadi. Menurutnya, daerah perlu memiliki kewenangan lebih besar agar pemulihan pascabencana tidak terlalu bergantung pada proses dari pusat.
“Kalau terjadi bencana, mestinya ada kewenangan daerah yang lebih besar, jangan semua menunggu dari pusat. Perlu reform kebijakan, agar pemulihan bisa dilakukan lebih cepat,” katanya.
Semakin cepat sawah dipulihkan, semakin cepat pula petani dapat kembali menanam. Dan semakin cepat petani menanam, semakin kecil gangguan terhadap produksi pangan.
Dengan begitu, akan semakin banyak sawah-sawah yang bisa dipanen kembali. Dan makin banyak senyuman seperti Nurhusni di sentra-sentra produksi padi Sumbar.
Pada akhirnya, ketahanan pangan Sumatera Barat tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak gabah yang dapat dipanen ketika cuaca bersahabat. Ketahanan itu diuji ketika cuaca tak menentu, dan ancaman bencana datang lagi. (*)
