Langgam.id – Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascamusibah galodo mencapai Rp819 miliar.
“Kita perkirakan sekitar Rp819 miliar kebutuhan kita untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan,” kata Bupati Solok, Jon Firman Pandu, Kamis (24/9/2026).
Pandu menyebut bahwa kebutuhan tersebut mencakup pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, perbaikan rumah warga, sawah, gedung perkantoran, serta prasarana, sarana, dan utilitas perkantoran dan perumahan.
Untuk pembangunan sabo dam, pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan Rp250 miliar. Sementara normalisasi sungai diperkirakan mencapai Rp300 miliar.
“Harapannya, dengan pembangunan sabo dam ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah Kabupaten Solok,” ujarnya.
Selain itu, perbaikan rumah warga diperkirakan membutuhkan Rp9 miliar. Kemudian perbaikan sawah terdampak di Koto Gaek, Batang Barus, dan Gunung Talang sekitar Rp50 miliar.
Untuk perbaikan gedung perkantoran pemerintah daerah, kebutuhan anggarannya diperkirakan lebih dari Rp200 miliar.
“Termasuk perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas perkantoran dan perumahan,” kata Pandu.
Di luar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak untuk penanganan pascabencana.
Salah satunya mini ekskavator. Alat ini dibutuhkan untuk menjangkau kompleks dan wilayah sempit yang tidak dapat dimasuki alat berat berukuran besar.
“Kebutuhan yang paling mendesak dari BNPB adalah mini ekskavator. Banyak wilayah kita, kompleks-kompleks yang ada memang tidak bisa dijangkau oleh alat-alat yang besar,” ujar Pandu.
Ia mengatakan bahwa Pemkab Solok juga membutuhkan stone breaker untuk memecah batu berukuran besar yang terbawa arus galodo.
“Selain itu, sekitar 10 unit tenda pelayanan sementara dibutuhkan agar pelayanan publik dari OPD yang kantornya terdampak dapat kembali berjalan,” kata Pandu.
Untuk pengungsi, kebutuhan selimut, matras, serta kebutuhan kelompok rentan seperti bayi dan balita masih menjadi perhatian. Bantuan sembako dari BNPB, BPBD Provinsi Sumbar, dan relawan disebut sudah cukup tertangani.
“Kebutuhan obat-obatan memang sangat kami butuhkan,” ujar Pandu. (HER)
