Langgam.id - Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 semakin dekat. Para kandidat pun mulai gencar bersosialisasi melalui beragam cara. Kondisi ini tak jarang membawa wali nagari terjerumus politik praktis.
Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo, mengingatkan agar para wali nagari di daerah tersebut tidak ikut-ikutan terpancing situasi politik yang mulai meninggi.
"Wali nagari bagian dari pemerintah daerah. Harus menjaga netralitas sebagai pelayan masyarakat," katanya usai melantik 55 wali nagari periode 2020-2026 di Sport Hall Batu Batupang, Koto Baru, Senin (20/1/2020).
Menurut Gusmal, wali nagari milik semua golongan masyarakat dan karena itu jangan sampai terlibat politik praktis. Wali nagari tidak boleh dukung-mendukung calon tertentu, apalagi ikut-ikutan berkampanye.
"Para wali tidak boleh menghadiri undangan siapa pun yang menggelar pertemuan bernuansa politik atau kegiatan politik apapun. Semua harus netral," tegas Gusmal mewanti-wanti.
Bupati dua periode itu mengajak para wali nagari bersama-sama membangun nagari sesuai peruturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama harus selaras dengan program daerah, provinsi hingga nasional.
Tahun 2020, pemerintah pusat akan mendeklarasikan program pengembangan SDM melalui kartu kerja. Wali nagari diharapkan segera mengambil langkah cepat dan mendata kebutuhan tenaga kerja di nagari masing-masing.
Setidaknya, pemerintah mengelontorkan dana sebesar Rp10 triliun untuk memfasilitasi 2 juta orang tenaga kerja di seluruh tanah air.
"Jangan sampai tenaga kita di nagari tidak termasuk dalam 2 juta yang disediakan pemerintah itu. Segera data di nagari masing-masing," katanya.
Di sisi lain, Gusmal juga mendesak Camat untuk segera mengkoordinir serah terima jabatan wali nagari. Sehingga roda pemerintahan segera berjalan.
"Kita ingin sertijab Wali Nagari ini dilakukan paling lambat sampai akhir Januari 2020," tuturnya. (*/ICA)
