Langgam.id — Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menginstruksikan camat dan wali nagari memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dengan memastikan masyarakat tidak membuka lahan melalui pembakaran.
Arahan tersebut disampaikan Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni saat penandatanganan deklarasi bersama anti-karhutla bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Auditorium Dharmasraya, Kamis (3/9/2026).
Bupati Annisa menegaskan pencegahan karhutla tidak boleh berhenti pada deklarasi, tetapi harus diterapkan hingga tingkat kecamatan dan nagari dengan melibatkan pemerintah, aparat kewilayahan dan masyarakat.
“Deklarasi yang kita ucapkan bersama bukan sekadar seremonial, melainkan pernyataan sikap dan komitmen nyata yang harus langsung diimplementasikan di lapangan,” ujarnya.
Ia mengarahkan camat dan wali nagari memetakan wilayah yang rawan karhutla serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pengawasan juga diminta diperkuat bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Setiap temuan titik api harus segera dilaporkan agar dapat ditangani secepat mungkin.
Bupati Annisa juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Pelaksana BPBD Dharmasraya Suherman Junaidi mengatakan kondisi karhutla di daerah itu selama fenomena El Nino Godzilla masih cukup terkendali.
Menurutnya, kebakaran tidak terjadi setiap hari dan tidak ada titik api yang tidak dapat dikendalikan dalam waktu lebih dari 1×24 jam.
Bahkan, saat ini tidak ada lagi titik api yang terpantau melalui SiPongi Karhutla. Karena itu, kabut asap yang masih terjadi diduga berasal dari luar wilayah Dharmasraya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Dharmasraya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan kedaruratan. Sebanyak 66 personel Damkar disiagakan di lima pos pemadam kebakaran.
BPBD dan fasilitas kesehatan juga disiapkan memberikan respons selama 24 jam. Pemkab sebelumnya turut membagikan masker kepada masyarakat ketika kabut asap mulai terjadi.
Suherman menyebut kondisi kabut asap sejauh ini belum sampai mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pasar tetap beroperasi normal, begitu juga aktivitas perkantoran.
Pemkab sempat meliburkan kegiatan belajar mengajar bagi anak TK dan PAUD selama tiga hari sebagai langkah antisipasi. Setelah dilakukan evaluasi, kegiatan belajar kembali diperbolehkan dengan ketentuan seluruh proses pembelajaran dilaksanakan di dalam ruangan.
Dalam tiga minggu terakhir, sinergi Pemkab Dharmasraya melalui BPBD, Damkar dan perangkat daerah bersama TNI, Polri, camat, wali nagari dan masyarakat juga menunjukkan hasil positif.
Jumlah titik panas atau hotspot menurun signifikan dan titik yang muncul dapat ditangani di lapangan.
Kualitas udara juga mengalami perbaikan dalam satu minggu terakhir. Sebelumnya, indeks kualitas udara rata-rata berada di angka sekitar 134 atau kategori tidak sehat. Kini turun menjadi sekitar 96 atau kategori kurang sehat.
Penanganan karhutla turut mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa dua unit mobil air dan satu unit truk tangki. Kendaraan tersebut digunakan untuk membantu pemadaman sekaligus menghadapi kondisi kekeringan di Dharmasraya.
Setiap nagari juga diarahkan menginventarisasi peralatan pemadam darurat dan memastikan ketersediaan sumber air. Selain itu, nagari diminta membangun sistem pelaporan cepat sehingga setiap temuan titik api dapat segera ditindaklanjuti.
Deklarasi anti-karhutla tersebut memuat komitmen bersama untuk menolak segala bentuk pembakaran lahan pertanian, perkebunan dan perhutanan serta mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
“Nasib kelestarian lingkungan dan kesehatan serta keselamatan masyarakat Dharmasraya ada di tangan kepedulian kita bersama. Mari kita kawal deklarasi ini dengan aksi nyata demi mewujudkan Dharmasraya Bebas Asap,” kata Bupati Annisa.
Penandatanganan deklarasi dihadiri Kapolres Dharmasraya yang diwakili Kabag Ops AKP Zamrinaldi, Dandim 0310/SSD yang diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman, serta Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya yang diwakili Kasi Datun Abrinaldy Anwar.
Turut menandatangani deklarasi tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Dharmasraya Catur Eby, Kalaksa BPBD Dharmasraya Suherman Junaidi, Kesatpol-PP dan Damkar yang diwakili Kabid Penegakan Perda Rafi Usman, sejumlah kepala OPD, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta para camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya. (HER)
