Buntut Demo Forum Guru, 4 Fraksi DPRD Interpelasi Wali Kota Padang

Buntut Demo Forum Guru, 4 Fraksi DPRD Interpelasi Wali Kota Padang

Pertemuan Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang dengan pimpinan DPRD Padang beberapa waktu lalu. [Dok. Langgam.id]

Langgam.id -  Delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang yang tersebar di empat fraksi sepakat mengusulkan penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Hendri Septa.

Keputusan itu diambil karena wali kota dinilai gagal mendaftarkan sebanyak 1.228 guru honorer di Padang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keempat fraksi terdiri dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Persatuan - Berkarya - Nasdem.

Sekretaris komisi I Budi Syahrial mengatakan sebanyak delapan orang anggota DPRD Kota Padang menyerahkan permintaan interpelasi dari empat fraksi yang berbeda di sela acara bimtek DPRD Kota Padang di Hotel Grand Rocky Bukittinggi.

"DPRD Padang akan menggunakan hak interpelasi kepada Wali Kota Padang Hendri Septa, ini karena gagalnya Pemko Padang dalam membuka formasi guru PPPK yang telah dibuka oleh pemerintah pusat," katanya.

Dirinya dari komisi I DPRD akan menginisiasi hak interpelasi kepada Wali Kota Padang karena ketidakmampuan Wali Kota Padang dalam memperjuangkan hak 1.228 guru honorer yang seharusnya telah mendapatkan hak sebagai guru PPPK di Kota Padang.

Budi Syahrial menambahkan, permintaan interpelasi ini langsung diterima oleh ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani. Permintaan interpelasi ini momen untuk membela guru-guru honorer yang telah lulus passing grade ini.

Diketahui, interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada wali kota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Sebelumnya, Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang melakukan unjuk rasa di DPRD Kota Padang. Mereka meminta DPRD Kota Padang turut serta memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan status guru PPPK di Kota Padang.

Baca Juga: Minta Diangkat Jadi PPPK, Ratusan Guru Honorer Demonstrasi di DPRD Padang

Saat itu, Ketua FGLPG Kota Padang Imran menjelaskan, pemerintah pusat telah meminta Pemko Padang untuk membuka formasi PPPK di Kota Padang, tetapi tidak dilakukan oleh Pemko Padang.

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Tambang Emas Ilegal di Hulu DAS Indragiri Rusak Hutan Simanau, Polda Sumbar Didesak Bertindak
Tambang Emas Ilegal di Hulu DAS Indragiri Rusak Hutan Simanau, Polda Sumbar Didesak Bertindak
Salah satu korban kekerasan anak dibawah umur dalam kasus perusakan rumah doa GKSI PAdang digendong oleh orang tuanya
30 Anak Korban Perusakan Rumah Doa Jalani Trauma Healing
Temui Anak Korban Kekerasan Penyerangan Rumah Doa, Wapres Gibran Serahkan Bantuan
Temui Anak Korban Kekerasan Penyerangan Rumah Doa, Wapres Gibran Serahkan Bantuan
Polda Sumbar telah meringkus sembilan orang dalam kasus dugaan penyerangan dan perusakan rumah doa jemaat umat Kristen dari GKSI
Polisi Ringkus 9 Orang Terkait Dugaan Perusakan Rumah Doa GKSI di Padang
Dua orang anak menjadi korban kekerasan saat aksi pembubaran dan perusakan rumah doa jemaat umat Kristen dari GKSI Anugerah Padang
Perusakan Rumah Doa GKSI di Padang, Dua Anak Jadi Korban
Karhutla Limapuluh Kota Sudah Padam, tapi Penyidikan Aktor Pembakar Sedang Berlangsung
Karhutla Limapuluh Kota Sudah Padam, tapi Penyidikan Aktor Pembakar Sedang Berlangsung