Langgam.id-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna).
Pelatihan berlangsung empat hari mulai 6-9 September 2021 di Grand Basko Hotel Padang.
Kegiatan diikuti lebih dari seratus peserta yang berasal dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota, aparatur nagari, desa, atau kelurahan, relawan penanggulangan bencana serta dari kalangan jurnalis.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviyondri mengatakan, bimbingan teknis bertujuan untuk melatih peserta agar mampu membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca kebencanaan mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan dokumen.
“Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam satu sampai empat hari setelah kejadian bencana terjadi,” katanya, Selasa (7/9/2021).
Semakin cepat dokumen disusun, katanya, maka semakin cepat pula dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana bisa diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana sehingga bantuan pun bisa cepat turun.
Belajar dari pengalaman bencana yang ada di Sumbar, semakin lama dokumen kebutuhan pasca bencana disusun, maka semakin rawan dengan kepentingan tertentu.
Ada pihak-pihak tertentu yang ingin namanya dimasukkan ke dalam data orang yang terdampak bencana. Tujuannya agar dia bisa mendapatkan bantuan pemerintah.
Padahal, orang tersebut tidak berhak menerima bantuan. Dengan mengikuti pelatihan ini, potensi terjadinya hal itu dapat dihindari.
Peserta diharapkan dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dengan valid dan lengkap.
Selain itu, banyak aspek kerusakan yang tidak atau lambat terdata usai bencana seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.
Penyebabnya masyarakat tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung-jawab melakukan pendataan itu.
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta yang kebanyakan merupakan aparatur di daerahnya dapat melakukan itu jika sewaktu-waktu bencana terjadi.
“Kita tidak menginginkan bencana terjadi, tapi kita harus melakukan mitigasi, bersiap-siap jika itu terjadi,” katanya.
Kegiatan ini menurutnya sudah berlangsung setiap tahun sejak tahun 2017. Banyak manfaat yang diberikan seperti aparat yang berada di daerah bisa menghitung kebutuhan pascabencana sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan bantuan yang tepat.
Selain itu, lewat data kebutuhan pasca bencana yang didapat petugas, juga bisa diinformasikan kepada jurnalis sehingga informasi bisa sampai lebih cepat.
Discussion about this post