Besok 12 Kepala Daerah di Sumbar Akhiri Jabatan, Sekda Ditunjuk Jadi Plh

Jelang Pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat telah merekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ilustrasi pemilu dan peta wilayah Sumatra Barat. (Peta: openstreetmap.org)

Langgam.id Sebanyak 12 kepala daerah di Sumatra Barat (Sumbar) bakal memasuki akhir masa jabatan (AMJ) mulai besok, Rabu (17/2/2021). Sekretaris derah (Sekda) masing-masing daerah ditunjuk menjadi pelaksana harian (Plh) kepala daerah.

12 daerah itu adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana mengatakan, soal penunjukan sekda 12 daerah agar memimpin pemerintahan setelah AMJ kepala daerahnya habis, telah disampaikan lewat radiogram T.120/86/PEM-2021. Radiogram ditandatangani oleh Plh Gubernur Sumbar Alwis yang ditujukam kepada 12 bupati/wali kota.

“Radiogram disampaikan kepada masing-masing kepala daerah sehubungan dengan mulai masuknya AMJ 12 kepala daerah pada 17 Februari,” katanya, Selasa (16/2/2021).

Ia menjelaskan, tugas kepada sekda berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan itu terang Iqbal, dijelaskan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah.

“Hal itu juga untuk menindaklanjuti Surat Kemendagri Nomor 130/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 tentang penugasan pelaksana harian kepala daerah,” katanya.

Ia mengungkapkan, sekda tersebut menjadi plh bertujuan untuk menjamin kesinambungan pemerintahan daerah. Sekda memimpin pemerintahan sampai dilantiknya kepala daerah definitif atau sampai dilantiknya pejabat (Pj) kepala daerah.

Sementara untuk penyerahan tugas kata Iqbal, dilakukan oleh kepala daerah masing-masing kepada sekda pada saat memasuki AMJ. Penyerahan tugas dilakukan di tempat masing-masing yang ditandai dengan penandatangan berita acara.

“Penyerahan tugas dilakukan di tempat masing-masing, seperti penyerahan tugas dari gubernur ke Plh gubernur kemaren,” katanya.

12 daerah yang masuk AMJ tersebut adalah daerah yang menggelar Pilkada 2020 kemaren. Dari 13 daerah yang pilkada hanya Kabupaten Solok Selatan yang berbeda AMJ bupatinya, yaitu 22 Maret 2021. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Pemerintah Kota Padang mengajukan pengadaan 1.540 unit tablet Android senilai Rp3 miliar dalam APBD Kota Padang 2026. Ilustrasi Canva
Pemko Padang Anggarkan Rp3 Miliar Lebih Beli 1.500 Tablet Android
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Soal Usulan Sumbar Jadi Daerah Istimewa, Sekda: Belum Ada Pembahasan!
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang, Senin (22/6/2026)
Spanduk Jumbo “Sumbar Belum Pulih Terbentang” di Depan Kantor Gubernur
Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi