Langgam.id – Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat masih bersisa lebih dari Rp1 triliun, atau tepatnya Rp 1.064.914.820.404,- Jumlah tersebut 16,04 persen dari total Rp.6,611 triliun anggaran yang disahkan dalam APBD Sumbar 2022.
Demikian data yang didapatkan Langgam.id dari Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar, pada Rabu (21/12/2022).
Meski tahun anggaran 2022 tinggal 10 hari lagi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar, Hefdi masih optimistis.
Ia mengatakan realisasi anggaran tersebut masih akan terus bergerak. “Kawan-kawan di OPD masih bergerak sampai akhir tahun, mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan. Kita lihat sepuluh hari ke depan,” katanya, saat dihubungi Langgam.id.
Menurutnya, sampai 20 Desember, belanja yang telah terealisasikan sekitar Rp5,5 triliun, atau tepatnya Rp5.574.393.640.320. Data tersebut berdasarkan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Biro Administrasi Pembangun Pemprov Sumbar hingga 20 Desember 2022. Pemprov Sumbar hanya punya 10 hari lagi dalam merealisasikan program-program yang ada.
Baca Juga: Realisasi Belanja APBD 2022 Sumbar Masih 83,96 Persen, Pemprov Kejar Target 94 Persen
Di antara 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercatat dalam data rekapitulasi, ada 34 OPD yang telah merealisasikan belanja di atas rata-rata capaian daerah sebanyak 83,96%. Sedangkan 17 OPD masih mencatatkan track belanja di bawah rata-rata.
Dari 34 yang di atas rata-rata, baru 18 OPD yang berhasil merealisasikan serapan belanja di atas 91%. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi yang tertinggi dengan serapan anggaran sebesar 97,29%. Mengikuti setelahnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (97,11%), Badan Kepegawaian Daerah (95,17%), Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (95,01%), dan Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (94,24%).
Sedangkan untuk 5 OPD terbawah dalam realisasi anggaran di isi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tercatat baru 59,03%. Diikuti oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir (65,12%), Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura (68,23%), Dinas Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (69,05), dan Dinas Kelautan dan Perikanan (71,94%).
Perihal serapan anggaran terhadap sisa anggaran, ada 5 OPD yang masih menyisakan 5% anggaran dari yang tersedia. Antara lain, Dinas Pendidikan sebanyak 21,68% dari sisa anggaran, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) sebanyak (20,28%), Dinas Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (10,76%), Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura (6,74%), Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir (5,90%). (Dharma Harisa/SS)
