Langgam.id - Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, Abdul Rahim, mengungkapkan kekhawatirannya atas maraknya produk yang dijual secara online tanpa izin edar.
“Produk yang dijual secara online perlu menjadi perhatian serius karena tidak memiliki izin edar,” ujarnya dalam kegiatan Koordinasi Lintas Sektor untuk Evaluasi Pengawasan Obat dan Makanan di Sumatra Barat, yang digelar di Aula BBPOM Padang, Gunung Pangilun, Selasa (29/10/2024).
Abdul Rahim menambahkan bahwa penyebaran masif produk makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya yang tidak berizin dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Ia berharap konsumen lebih cerdas dalam memilih produk yang dibeli. “Tantangan terkait pengawasan obat dan makanan semakin kompleks, sehingga Badan POM perlu berupaya optimal dalam mengantisipasi peredaran produk tanpa izin edar (TIE),” jelasnya.
BBPOM Padang mendapati bahwa masih banyak produk TIE, terutama yang dijual secara online melalui berbagai platform dan iklan. “Permintaan masyarakat terhadap produk instan mempersulit upaya kami dalam menyaring dan memastikan kualitas produk, yang sering kali mengandung bahan berbahaya,” kata Abdul Rahim.
Ia menegaskan pentingnya melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan menumbuhkan usaha yang berizin. “Masyarakat diharapkan lebih proaktif memeriksa keaslian dan izin produk sebelum membeli untuk mengurangi risiko membeli produk yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Edukasi cara mengenali produk yang aman sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Rahim menyatakan bahwa para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan, sementara konsumen perlu lebih waspada terhadap apa yang akan dikonsumsi. “BBPOM Padang berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan pengawasan agar masyarakat terlindungi dari produk-produk berbahaya yang tidak memenuhi standar kesehatan,” tutupnya.
Acara Koordinasi Lintas Sektoral ini berlangsung di lantai III Gedung BBPOM Padang dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten/kota di Sumatra Barat. (*/Yh)
