Berita Pesisir Selatan - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Bapemperda DPRD Pesisir Selatan Segera Rampungkan Ranperda CSR.
Langgam.id - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan segera merampungkan Rancangan Perda (Ranperda) CSR. Perda inisiatif pertama itu ditarget tuntas tahun ini.
Ketua Bapemperda DPRD Pesisir Selatan Novermal mengatakan, Ranperda CSR telah selesai diharmonisasi. Langkah selanjutnya penyampaian nota penjelasan pada seluruh anggota dewan lewat rapat paripurna.
"Lebih dari separuh anggota dewan mendukung Ranperda ini. Semoga segera tuntas sehingga perda inisiatif pertama disahkan," kata Novermal.
Politisi PAN itu menjelaskan, Ranperda CSR akan mengakomodir dana-dana corporate social responsibility di Pesisir Selatan. Sehingga, lanjutnya, pemanfaatannya dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat.
Potensi dana CSR di sana cukup besar. Angkanya mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar setahun.
"Kalau dikelola dengan baik, tentu akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan," kata Novermal.
Potensi CSR terlihat dari banyaknya perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Juga, perusahaan pembangkit listrik (PLTMH), usaha perikanan, perbankan, dan usaha lainnya.
Implementasi Perda CSR akan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Semua pihak ikut mendata potensi CSR perusahaan yang ada dan merancang pemanfaatannya.
Sebelumnya, sejumlah anggota dewan menggagas agar lahirnya Perda inisiatif tentang CSR. Inisiasi Ranperda ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (25/11/2021).
Gagasan Ranperda CSR disambut baik oleh 25 anggota dewan dari total 45 anggota DPRD di sana. Tujuannya untuk mengelola dana CSR dengan baik sebab pengelolaan sebagian perusahaan belum transparan.
Baca juga: DPRD Sumbar Targetkan Februari Ketuk Palu Ranperda KIP
Informasi yang dihimpun Langgam.id, meski didukung sebagian besar anggota dewan, sejumlah fraksi belum menyatakan setuju. Salah satunya Fraksi Gerindra.
Ketua Fraksi Gerindra Herpi Damson masih ingin mempelajari lebih dalam kondisi daerahnya sehingga aturan yang lahir sejalan dengan harapan masyarakat. "Kami perlu mengkaji lagi arah dan azas manfaat dari Ranperda ini," kata Herpi Damson pada awak media.
—
