Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan dibentuknya Pansus Infrastruktur karena banyaknya proyek-proyek Pemprov Sumbar yang mangkrak.
Langgam.id – Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Infrastruktur. Usulan itu untuk merespon banyaknya proyek-proyek Pemprov Sumbar yang mangkrak.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Ismunandi Syofyan mengatakan, banyak proyek mangkrak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Proyek mangkrak antara lain pembangunan lanjutan Gedung Kebudayaan Sumbar dan penyelesaian pagar gedung DPRD Sumbar.
Usul dan agar DPRD membentuk Pansus Infrastruktur disampaikan Fraksi Gerindra dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir hasil Pembahasan Pansus LHP BPK-RI Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2021 di gedung DPRD Sumbar, Rabu (16/3/2022).
“Fraksi Partai Gerindra mengusulkan dan meminta agar DPRD bisa membentuk Pansus Infrastruktur, guna mendalami persoalan sesunguhnya proyek-proyek mangkrak tersebut,” katanya.
Dia melanjutkan, hal itu bertujuan agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada tahun tahun selanjutnya.
Dia melanjutkan, ada sejumlah proyek mangkrak yang perlu mendapat perhatian serius seperti pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar yang berada di Pantai Padang.
Menurutnya, pada tahun 2021, dialokasikan dana Rp31,273 miliar untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar. Namun, hingga akhir tahun, gagal direalisasikan 100 persen.
Kontraktor ungkapnya, hanya sanggup melaksanakan pekerjaan fisik sekitar 10,6 persen. Sementara uang muka sudah disetorkan Pemrov Sumbar Rp8,6 miliar atau sebesar 27,51 persen.
“Selain gedung kebudayaan, yang menjadi sorotan juga berkaitan dengan penyelesaian pagar gedung DPRD yang tak kunjung selesai,” ucapnya.
Proyek mangkrak ini menurutnya menjadi preseden buruk. Dia meminta gubernur tegas untuk tidak menetapkan pemenang lelang dengan penawaran lebih rendah dari 80 persen pagu dana.
Alasannya terang Ismunandi, karena di bawah itu akan berpengaruh pada hasil dan volume pekerjaan.
“Jangan sampai yang menawar rendah yang dimenangkan, apalagi tawaran dibawah 80 persen dari pagu dana. Sudah cukup bukti, proyek-proyek mangkrak disebabkan oleh hal itu,” bebernya.
Baca juga: Hasil Pemeriksaan BPK, Sejumlah Temuan Besar Ada di Pemprov Sumbar
Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga meminta gubernur untuk memprioritaskan rekanan lokal dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai APBD.
—
