Banyak Proyek Mangkrak, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Usul Bentuk Pansus

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Fraksi Gerindra mengusulkan dibentuknya Pansus Infrastruktur karena banyak proyek yang mangkrak.

Jubir Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Ismunandi Syofyan. [foto: Rahmadi/langgam.id]

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan dibentuknya Pansus Infrastruktur karena banyaknya proyek-proyek Pemprov Sumbar yang mangkrak.

Langgam.id - Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Infrastruktur. Usulan itu untuk merespon banyaknya proyek-proyek Pemprov Sumbar yang mangkrak.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Ismunandi Syofyan mengatakan, banyak proyek mangkrak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Proyek mangkrak antara lain pembangunan lanjutan Gedung Kebudayaan Sumbar dan penyelesaian pagar gedung DPRD Sumbar.

Usul dan agar DPRD membentuk Pansus Infrastruktur disampaikan Fraksi Gerindra dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir hasil Pembahasan Pansus LHP BPK-RI Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2021 di gedung DPRD Sumbar, Rabu (16/3/2022).

“Fraksi Partai Gerindra mengusulkan dan meminta agar DPRD bisa membentuk Pansus Infrastruktur, guna mendalami persoalan sesunguhnya proyek-proyek mangkrak tersebut," katanya.

Dia melanjutkan, hal itu bertujuan agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada tahun tahun selanjutnya.

Dia melanjutkan, ada sejumlah proyek mangkrak yang perlu mendapat perhatian serius seperti pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar yang berada di Pantai Padang.

Menurutnya, pada tahun 2021, dialokasikan dana Rp31,273 miliar untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar. Namun, hingga akhir tahun, gagal direalisasikan 100 persen.

Kontraktor ungkapnya, hanya sanggup melaksanakan pekerjaan fisik sekitar 10,6 persen. Sementara uang muka sudah disetorkan Pemrov Sumbar Rp8,6 miliar atau sebesar 27,51 persen.

"Selain gedung kebudayaan, yang menjadi sorotan juga berkaitan dengan penyelesaian pagar gedung DPRD yang tak kunjung selesai," ucapnya.

Proyek mangkrak ini menurutnya menjadi preseden buruk. Dia meminta gubernur tegas untuk tidak menetapkan pemenang lelang dengan penawaran lebih rendah dari 80 persen pagu dana.

Alasannya terang Ismunandi, karena di bawah itu akan berpengaruh pada hasil dan volume pekerjaan.

“Jangan sampai yang menawar rendah yang dimenangkan, apalagi tawaran dibawah 80 persen dari pagu dana. Sudah cukup bukti, proyek-proyek mangkrak disebabkan oleh hal itu,” bebernya.

Baca juga: Hasil Pemeriksaan BPK, Sejumlah Temuan Besar Ada di Pemprov Sumbar

Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga meminta gubernur untuk memprioritaskan rekanan lokal dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai APBD.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Eks Kabag Ops Polres Solsel Dadang Iskandar saat sidang vonis di Pengadilan Negeri Padang, Rabu 17 September 2025.
Kasus Polisi Tembak Polisi, Eks Kabag Ops Polres Solsel Ajukan Banding Atas Vonis Seumur Hidup 
Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai rapat koordinasi terkait pangan di Pemprov Sumatra Barat, Selasa 16 September 2025.
Menteri Pertanian Gusar Lihat Bupati Tak Hadir Rakor di Padang
Para remaja yang diduga hendak tawuran di Kota Padang diamankan polisi beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. Polresta Padang)
Cegah Tawuran, Pemko Padang Siapkan Aturan Jam Malam
Pemprov Sumbar bakal keluarkan Surat Edaran Gubernur untuk mengantisipasi konten yang tidak sejalan dengan agama dan budaya di media sosial
Antisipasi Konten "Caruik" di Media Sosial, Pemprov Sumbar Siapkan Surat Edaran Gubernur
Satreskrim Polresta Padang menangkap lima orang dalam kasus tawuran yang menyebabkan salah seorang pelajar meninggal dunia
Tawuran Maut di Padang, Polisi Tangkap Lima Orang, Empat di Antaranya Putus Sekolah
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tandikek-Singgalang di Nagari Pandai Sikek, Tanah Datar, menuai penolakan
Rencana Pembangunan PLTP di Pandai Sikek Tuai Penolakan