Hasil Pemeriksaan BPK, Sejumlah Temuan Besar Ada di Pemprov Sumbar

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: BPK umumkan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kepatuhan banyak ditemukan di Pemprov Sumbar.

Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi. [foto: Rahmadi/langgam.id]

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: BPK RI Sumbar mengumumkan hasil pemeriksaan pada semester II tahun 2021. Hasil pemeriksaan kepatuhan banyak ditemukan di Pemprov Sumbar.

Langgam.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumatra Barat (Sumbar) mengumumkan hasil pemeriksaan pada semester II tahun 2021. Hasil pemeriksaan kepatuhan banyak ditemukan dari tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan BPK atas belanja daerah di tahun anggaran 2021 ditemukan di sejumlah daerah seperti Kota Padang, Solok Selatan, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pesisir Selatan, Bukittinggi, Pasaman, Padang Pariaman, dan Pemprov Sumbar.

Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi menjelaskan, temuan pada Pemprov Sumbar, diketahui realisasi bantuan benih atau bibit ternak, alsintan, dan benih atau bibit perkebunan pada dua OPD sebesar Rp2,02 miliar tidak tepat sasaran.

Kemudian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada dua OPD sebesar Rp423,25 juta. Temuan lainnya yaitu terjadi kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD sebesar Rp838,49 juta.

Selanjutnya terang Yusnadewi, pemeriksaan terhadap kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahun 2021 yaitu Pemprov Sumbar belum sepenuhnya memadai dalam menyusun perhitungan alokasi vaksin covid-19 dan logistik dengan variabel yang valid.

"Pemprov belum sepenuhnya memadai dalam menyusun dan menetapkan target capaian vaksinasi atas alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta startegi yang diterapkan belum memadai," katanya di Gedung BPK Sumbar, Kamis (10/3/2022).

Yusnadewi mengatakan, atas temuan tersebut telah disampaikan pada akhir Januari lalu. Pemprov menurutnya punya waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK. Kemudian akan dilihat bagaimana perkembangannya.

"Ini kan belum jatuh tempo 60 harinya ya, tetapi sejauh ini kita sudah melihat ada beberapa hal yang telah melakukan pengembalian dari indikasi kerugian yang kita temukan," katanya.

Nanti setelah 60 hari ungkapnya, bisa lagi dilihat seperti apa Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP). Nanti dari laporan TLHP ini bisa diketahui bagaimana tindaklanjutnya dan diumumkan kepada publik.

Dia mengatakan, dari temuan itu paling besar ditemukan di Pemprov Sumbar. Hal ini karena memang di Pemprov Sumbar anggarannya paling besar.

"Selain anggarannya besar, tema pemeriksaannya juga sangat banyak dan objeknya banyak tersebar di Provinsi. Jumlah yang besar ini risikonya juga besar," bebernya.

Baca juga: Bentuk Pansus Bahas LHP BPK, DPRD Sumbar Siapkan Rekomendasi untuk Pemprov

Dia mengungkapkan, agar tidak ditemukan lagi seperti temuan seperti ini, pihaknya meminta agar program yang ditetapkan pemerintah segera dilaksakan setelah ketok palu APBD.

"Jangan tunggu di akhir tahun, sehingga banyak kerja yang mepet jadinya," harapnya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Hijrah dan Arus Balik Selebritas
Hijrah dan Arus Balik Selebritas
Erupsi Gunung Marapi, BKSDA Sumbar Pantau Pergerakan Satwa
Erupsi Gunung Marapi, BKSDA Sumbar Pantau Pergerakan Satwa
Erupsi Gunung Marapi, BKSDA Sumbar Pantau Pergerakan Satwa
27 Kali Erupsi, Kolom Abu Gunung Marapi Condong ke Timur-Tenggara
Respons Pernyataan Presiden, Ini Kata Gubernur Soal Tol Padang-Pekanbaru
Respons Pernyataan Presiden, Ini Kata Gubernur Soal Tol Padang-Pekanbaru
Laju Inflasi di Sumbar Stabil Selama Pandemi Corona
Rekor dalam Sewindu, Inflasi Sumbar 2022 Tembus 7,43 Persen
Calon Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, formasi cpns
Tutup Tahun 2022, Pemprov Sebut Realisasi Belanja APBD Sumbar Mencapai 94,95 Persen