Aset Tanah Milik Pemko Payakumbuh Baru 15,62 Persen Bersertifikat

Langgam.id-Tanah Payakumbuh

Wako Riza Falepi menerima sertifikat tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Payakumbuh. [foto: Pemko Payakumbuh]

Langgam.id - Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan, bahwa dari 1.338 persil aset tanah milik Pemko Payakumbuh, yang baru punya bersertifikat hanya 209 atau 15,62 persen.

Riza mengungkapkan, mayoritas aset yang belum bersertifikat itu ialah tanah jalan, artinya belum memiliki legalitas hukum.

"Pemko Payakumbuh ingin menyukseskan program 3T yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik bersama BPN," ujar Riza saat menerima sertifikat tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Kota Payakumbuh Heddy Saragih di Balai Kota, Selasa (2/11/2021).

Riza menambahkan, bila aset tanah tidak ada legalitas hukum (sertifikat), maka pengamanan secara yuridis belum bisa terlaksana secara maksimal. Artinya pemko akan kesulitan nanti bila terjadinya permasalahan seperti adanya gugatan oleh pihak lain.

"Aset tanah pemerintah maupun masyarakat itu penting disertifikatkan sebagai bukti hak milik," beber Riza.

Riza menjelaskan, apabila nanti ada keinginan kerjasama dari investor maupun pemko mendapatkan kegiatan dengan sumber anggaran dari pemerintah pusat atau provinsi, maka syaratnya aset tersebut harus bersertifikat.

"Sejak pemerintahan terbentuk, kita telah punya banyak aset seperti ada tanah yang didapat dari hibah dan ada juga yang dibeli. Sehingga berkas-berkasnya ada yang tidak lagi ditemukan. Inilah yang kemudian diproses secara bertahap," ucapnya.

Kepala BPN Heddy Saragih menyebutkan, sertifikat tanah yang diserahkan secara simbolis hari ini ada dua. Yaitu, tanah kantor wali kota eks lapangan poliko dan TK di Kelurahan Taratak Padang Kampuang.

"Alhamdulillah, kami akan terus memberikan dukungan atas keseriusan Pemko Payakumbuh mensertifikatkan tanah. Sehingga nanti bermanfaat bagi keberlangsungan jalannya pemerintahan," tutur Heddy.

Heddy mengatakan, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat setelah pembelian aset tanah yaitu harus ditindaklanjuti dengan diberikan pemagaran.

Baca juga: November Ini, 70 Persen Warga Payakumbuh Ditargetkan Sudah Divaksin

"Jangan tejadi pembiaran, karena apabila nanti pas akan dibangun sesuatu atau akan dimanfaatkan, ternyata ada orang lain bermukim di sana, maka bisa terkendala masalah baru," ujarnya.

Intinya terang Heddy, pemilik tanah sudah punya kekuatan untuk menguasai hak tanah tersebut dengan sertifikatnya.

"Jangan dibiarkan orang mendirikan bangunan di sana," harap Heddy.

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Hijrah dan Arus Balik Selebritas
Hijrah dan Arus Balik Selebritas
Pj. Wali Kota Payakumbuh rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Randang Balai Kota Payakumbuh, Jumat (27/1/2023). Hal ini menindaklanjuti arahan presiden terkait langkah strategis pengendalian inflasi di daerah.
Pemko Payakumbuh Siapkan Langkah Strategis Atasi Inflasi Daerah
Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpaudi Kota Payakumbuh di Aula Ngalau Indah, Kamis (26/1/2023).
Pj Wako Rida Ananda Buka Rakerda Himpaudi Payakumbuh
Presiden Sebut Branding Daerah Banyak yang Mirip, Wako: Payakumbuh Sudah Berbeda
Presiden Sebut Branding Daerah Banyak yang Mirip, Wako: Payakumbuh Sudah Berbeda
Pemko Payakumbuh menyambut kunjungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatra Barat (BPPW) untuk melakukan penandatanganan naskah berita acara serah terima aset kepada Pemerintah Kota Payakumbuh pada Rabu (25/1/2023).
Pemko Payakumbuh Terima Hibah Aset Senilai Rp22 Miliar dari Kementerian PUPR
Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyambut kedatangan pesilat-pesilat dari Kota Payakumbuh sukses yang meraih prestasi
36 Pesilat Payakumbuh Raih Prestasi di Ajang Nasional