Indonesia ini bergolak dalam denyut yang semakin membara. Anak-anak muda berjalan di antara kabut ketidakpastian, meraba-raba arah, sementara segelintir elite meringkuk dalam gelisah yang justru diciptakan sendiri.
Beberapa waktu belakangan, gelombang demonstrasi kembali mengalir deras di berbagai sudut Indonesia. Percikan api datang dari program-program mercusuar yang lebih banyak memancarkan cahaya ke langit daripada menghangatkan dapur rakyat, semacam Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Situasi semakin meradang lantaran mulut-mulut pejabat publik yang tak henti-hentinya melontarkan pernyataan yang lebih berbahaya dari bisu: nilai tukar rupiah yang tertatih, harga bahan bakar minyak yang merangkak naik, daya beli merosot, korban bencana alam yang ketar-ketir, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya memandang negeri ini Bagai berputar dalam roda yang tak pernah berhenti melindas rakyatnya sendiri.
Presiden merespons dengan gestur canggung, tanpa sekali pun menyentuh esensi dari tuntutan warga negara yang berdemonstrasi itu. Separuh dari pidatonya justru berubah menjadi tuduhan, bahwa ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan pemerintah. Publik pun mulai membuka laci-laci lama para elite: janji-janji politik yang kini melapuk tak ditunaikan, skandal korupsi yang pernah bersembunyi di balik jubah kekuasaan, dan wajah-wajah yang dulu lantang mengkritik kini menjelma menjadi buzzer yang sibuk memoles citra sang tuan.
Saya bercakap-cakap dengan beberapa mahasiswa, sebagian menyapa lewat pesan WhatsApp, sebagian lainnya bertatap muka. Hampir semua mengatakan hal yang serupa: pemerintah mengelak menjawab inti tuntutan mereka. “Alih-alih substansi, yang datang justru ancaman,” ungkap salah seorang di antara mereka, dengan nada yang lebih menyerupai kelelahan daripada kemarahan.
Tuturan para mahasiswa itu seperti mencampakkan saya ke dalam lorong waktu. Sedasawarsa setelah reformasi 1998, saya membaca buku Elizabeth Fuller Collins berjudul Indonesia Betrayed; How Development Fails. Pertanyaan mendasar yang merentang di sepanjang buku itu adalah: apakah negara dikelola untuk mempertebal martabat warga negaranya, atau untuk mempertahankan jaringan kekuasaan yang merampas sumber daya, anggaran, dan putusan-putusan politik demi kepentingan segelintir orang?
Meski analisis Elizabeth berpijak sepenuhnya pada rahim Orde Baru, napasnya terasa masih hangat di leher kita hari ini. Berulang kali ia menunjukkan bahwa masalah Indonesia bukan semata soal kekurangan anggaran, melainkan soal ke mana anggaran itu mengalir dan siapa yang menikmati muaranya.
“By relying on foreign loans and income from rents on natural resources, the New Order was able to resist establishing a domestic tax base that might have led to demands for greater accountability from tax-paying citizens. Instead, corruption on the part of well-placed officials flourished,” kata Elizabeth pada halaman 16. Namun situasi hari ini terasa lebih getir: selain bergantung pada utang luar negeri dan rente sumber daya alam, pemerintah justru semakin mencekik rakyat dengan pajak yang bertubi-tubi, seolah negara menjadikan warganya sebagai sapi perah yang tak boleh kering.
Pemborosan uang negara seperti sungai yang tak bisa dibendung. Anggaran harus menanggung rombongan pejabat yang membludak, Sebagian mereka diangkat bukan karena keahlian, melainkan karena kedekatan. Belum lagi kegemaran presiden melancong ke luar negeri, termasuk terdampar dalam forum Board of Peace yang janggal. Akal sehat publik pun terjungkal ketika muncul dalih bahwa kelebihan biaya perjalanan berasal dari kantong pribadi. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, ini adalah cacat akuntabilitas.
Sementara di podium-podium, presiden dan para pejabat seolah hidup di alam lain, menegasikan kenyataan pahit sebuah negara yang tidak hanya defisit anggaran, tetapi juga defisit nurani.
Hal ini sejalan nian dengan kritik Elizabeth. Meskipun risetnya berakar di tanah Sumatera Selatan, ia berhasil memotret Indonesia dari lapisan yang paling dalam. Pertanyaan yang muncul dari Indonesia Betrayed adalah pertanyaan yang tidak pernah habis relevansinya: siapa sesungguhnya yang paling banyak meneguk manfaat dari belanja negara?
Dalam risetnya, Elizabeth mencatat bahwa krisis 1997-1998 meledak karena rakyat sudah tidak lagi mampu membeli kebutuhan paling dasar sekalipun, sementara nilai tukar rupiah terjun bebas ke jurang tak berdasar. Prahara itu kini bukan lagi kenangan, ia adalah cermin hari ini. Menurut Elizabeth, legitimasi sebuah pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan rakyat untuk sekadar bertahan hidup.
Dalam kerangka ini, demonstrasi mahasiswa tidak boleh dilihat sebagai ulah anak muda yang ugal-ugalan di jalanan. Ia adalah jeritan yang terstruktur, kritik atas korupsi pejabat negara yang sudah telanjang di hadapan mata publik. Para pelaksana negara tidak pantas merendahkannya sebagai sekadar luapan kekecewaan kaum terdidik yang berlebihan. Masyarakat hari ini tidak lagi hidup dalam kebodohan yang dulu mungkin bisa dimanipulasi. Maka jangan pernah menipu diri sendiri, suara-suara di jalanan itu adalah bahasa paling jujur dari sebuah bangsa yang lelah dikhianati.
Ketika harga-harga kebutuhan pokok terus menanjak sementara para elite bertahan di puncak kenyamanan ekonomi mereka, ketidakpuasan sosial akan terus tumbuh seperti api dalam sekam. Tuntutan soal harga pangan dan BBM senada dengan salah satu pelajaran besar dari reformasi yang diurai Elizabeth.
“National and local elites have established new networks of power in order to maintain control of natural resources and the perquisites of political power,” tulisnya.
Dalam konteks ini, Elizabeth memang tidak secara langsung membidik MBG dan KMP. Namun pertanyaan, apakah program-program tersebut sejatinya memperkuat masyarakat, atau justru memperluas cengkeraman elite? Siapa yang sesungguhnya diperkaya?
“The great and real cause of the revolution was the detestable spirit which animated the government during its long reign; a spirit of trickery, of baseness, and of bribery… filled them with a selfishness so blind as to induce them to separate their interests entirely from those of the lower classes…”. Elizabeth mengungkap bahwa semangat revolusi lahir dari pemerintahan yang menjijikkan, penuh tipu daya, keji, dan suap. Saya merasa tak sanggup meneruskan kalimat itu. Tuduhannya terlalu tepat sasaran, terlalu nyata.
Andai program MBG dan KMP benar-benar dijalankan dengan semangat partisipasi dan sungguh-sungguh memperluas kesejahteraan rakyat, kita sebagai bangsa mungkin akan memeluknya dengan tangan terbuka. Tetapi jika program ini menjelma menjadi instrumen patronasi politik, alat untuk mengikat loyalitas dan mempertebal kuasa, maka ia wajib dikritik tanpa ampun. Rakyat harus tetap berisik, karena kebisingan adalah tanda bahwa demokrasi masih bernapas.
Di sisi lain, agenda-agenda reformasi yang pernah disuarakan dengan penuh harap kini sudah terhapus nyaris tanpa bekas. Kecuali untuk satu hal, kembali ke naskah asli Undang Undang Dasar 1945, yang lainnya? Saya bahkan tidak berani membayangkan sepenuhnya bagaimana rupa militer dan polisi yang kembali menggasak ruang-ruang publik, korupsi yang tak mampu diberantas, dan seterusnya.
Jika dulu Soeharto menggenggam kekuasaan melalui Golkar, birokrasi, dan ABRI, maka Prabowo hari ini menanam kekuasaan lewat koalisi yang tambun, tekanan birokrasi yang sunyi namun mengimpit, dan kembalinya TNI-POLRI ke panggung sipil.
“Suharto ruled Indonesia through Golkar and a parallel administration based in the territorial command structure of the Indonesian Armed Forces (ABRI). Military force and intimidation were used to suppress protests at the expropriation of forest resources,” tulis Elizabeth.
Lantas, apa bedanya dengan situasi hari ini? Mahasiswa yang saya temui pun mengeluhkan hal serupa; untuk apa kehadiran TNI-POLRI yang membludak dalam pengamanan demonstrasi mereka, apa urgensinya? Pertanyaan yang sederhana, namun sarat dengan makna.
Sangat disesalkan, di tengah kekacauan dalam negeri yang sudah kadung carut-marut ini, pemerintah seolah memilih buta dan tuli. Para pejabat di lingkaran presiden kini menjelma menjadi juru bicara yang sibuk membenarkan apa pun yang dilakukan rezim ini, mereka menjadi penjaga gerbang kekuasaan.
Salah satu tema utama buku Elizabeth adalah bagaimana rezim mempertahankan legitimasi melalui narasi bahwa pembangunan berjalan baik, meskipun di bawah permukaan, masyarakat mengalami luka yang menganga. “People forced off the land, increased rural poverty, flight to the cities, large-scale unemployment, and environmental destruction…” tulisnya.
Masalah terbesar, menurut Elizabeth, bukan hanya kerusakan itu sendiri. Masalah yang jauh lebih berbahaya adalah ketika kerusakan itu disangkal, ditutup-tutupi, dan dikubur di balik slogan-slogan pembangunan yang gemerlap. Dalam hal ini, tuntutan agar pemerintah mengakui kesalahannya sesungguhnya sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi fondasi demokrasi yang sehat.
“Many in the government maintained that the people were not ready for democracy,” kata Elizabeth, dimana saya mengartikan bahwa elite telah memutus tali yang menghubungkan mereka dengan kami, rakyat. Maka mengapa kami yang harus memperbaiki jembatan yang mereka putuskan sendiri? Elite tampaknya sangat ketakutan dengan inti demokrasi yang paling sederhana: kebebasan berpendapat.
Ketika pembangunan berubah menjadi proyek yang melayani negara dan kelas elite, sementara petani, buruh, masyarakat adat, dan lingkungan hidup menjadi pihak yang menanggung ongkosnya, maka itu bukan pembangunan. Itu adalah perampasan yang dibalut kosakata modern.
Lantas, apakah layak rezim ini dipertahankan?
Jika rezim Prabowo-Gibran bertahan, dalam perspektif yang lebih luas kita telah menyaksikan ke mana kecenderungan ini bermuara. Bukan berarti Indonesia akan runtuh dalam semalam, tetapi sentralisasi kekuasaan akan semakin kokoh, sementara mekanisme kontrol demokratis akan semakin pucat dan tak berdaya.
Kepemimpinan Prabowo-Gibran kini sedang menapaki jalan menuju rumah otoritarian yang baru. Demokrasi akan menjadi pengemis di rahim negara sendiri. Kekuasaan eksekutif tak mungkin dibendung oleh legislatif yang sedang asyik bermain mata dengan program-program mercusuar MBG, KMP, dan proyek-proyek lainnya. Partai-partai pun mulai terbelenggu oleh kartu-kartu as yang saling mengunci. Mana lagi tersisa oposisi? Kritik pun tak mempan didengar.
Akibatnya, demokrasi mengalami macet total. Dan semakin macet demokrasi, semakin tak terbendung pula ekspansi proyek-proyek pembangunan berskala besar yang belum tentu menguntungkan rakyat.
Program hilirisasi, food estate, proyek energi dan infrastruktur memang berpotensi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun di sinilah muslihatnya tersembunyi. Pertumbuhan tanpa pengawasan yang ketat akan berpotensi mencederai masyarakat lokal, masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, dan komunitas-komunitas yang paling rentan.
Pada saat yang bersamaan, marilah kita tutup rapat-rapat buku-buku dan pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan dan koperasi sejati. Marilah kita lupakan mimpi Soetan Sjahrir tentang kesejahteraan bersama. Tak perlu lagi membaca Di Bawah Bendera Revolusi-nya Sukarno. Jangan pernah buka lagi pemikiran-pemikiran Tan Malaka. Cukup sudah! Selamat datang di babak penguatan oligarki ekonomi, di mana manfaat pembangunan hanya akan mengalir deras ke kolam segelintir elite.
Namun jika rezim ini tumbang, kita akan mundur ke 1998, pada sebuah lorong tanpa kepastian ekonomi jangka pendek. Orang-orang panik, melakukan berbagai muslihat untuk bertahan dari gempuran harga yang melonjak. Tidak ada jaminan keamanan yang dapat menopang keyakinan investor. Pasar akan demam panas-dingin. Birokrasi akan kehilangan kompasnya.
Jangan mudah dikelabui. Pelajaran dari fajar Orde Reformasi 1998 harus terus diingat. Ketika Soeharto mundur, elite-elite lainnya tidak ikut pergi. Mereka menjelma menjadi penunggang perubahan, memanfaatkan arus reformasi lantas mengatur muslihat baru. Reformasi politik tidak serta-merta mengganti peta kekuasaan, terutama kekuasaan ekonomi yang akarnya jauh lebih dalam.
Ingatlah, Prabowo sendiri adalah salah satu pelaku sejarah di masa itu. Kendati dicopot dari dinas militer, cakarnya tetap menancap dalam. Pelariannya ke Yordania membuat banyak orang lupa, atau berpura-pura lupa atas pelanggaran yang pernah dia toreh di lembar sejarah bangsa ini.
Konsekuensi lainnya adalah; kita harus segera mempersiapkan diri menyongsong ufuk demokrasi yang baru. Di sisi yang lebih terang, pergantian rezim membuka ruang bagi gerakan masyarakat sipil, serikat buruh, petani, mahasiswa, organisasi lingkungan, media independen, akademisi, dan komunitas-komunitas yang selama ini berjuang dari pinggiran untuk ikut menentukan arah pembangunan bangsa.
Namun celakanya, jika rezim dijatuhkan tanpa visi yang jelas mengenai arah perekonomian, reforma agraria, tata kelola sumber daya alam, pemberantasan korupsi, dan perlindungan lingkungan hidup, maka yang terjadi hanyalah pergantian wajah elite, tanpa perubahan struktural yang berakar. Ganti rezim tanpa ganti sistem adalah sekadar mengganti topeng dalam panggung wayang yang sama.
Pertanyaan saya pun tidak berubah, dengan atau tanpa Prabowo-Gibran: apakah agenda pembangunan yang kita perjuangkan ini sungguh-sungguh mampu menavigasi demokrasi pada arah yang tepat, memperluas keadilan sosial, merawat lingkungan hidup dan memberi suara kepada kelompok yang paling terdampak?
Medan, 19 Juni 2026
Syafrizaldi Jpang
