Anggota DPRD Sumbar: Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi dan Bibit

Luas lahan sawah di Sumatra Barat (Sumbar) pada 2022 lalu mencapai 199.988,07 hektare. (Ha). Jumlah meningkat dibandingkan pada 2021

Ilustrasi - lahan sawah. (Foto: pixabay.com)

Langgam.id - Sejumlah petani masih mengeluhkan sulit dapat pupuk bersubsidi dan mahalnya bibit. Kejadian tersebut selalu berulang setiap tahun.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar Nurkhalis Dt Bijo Dirajo usai turun ke daerah pemilihannya di Kota Payakumbuh-Limapuluh Kota untuk menjemput aspirasi masyarakat.

Nurkhalis mengatakan, saat pertemuan dengan konstituen, salah satu hal yang sangat dikeluhkan adalah, sulitnya kelompok tani dalam mendapatkan pupuk subsidi dan mahalnya bibit.

"Umumnya kelompok tani mengeluhkan masalah pupuk, selain langka, harganya mahal. Begitupun bibit, harganya sulit dijangkau oleh petani, sementara di masa pandemi ini hasil pertanian susah, tidak selancar biasanya," ujar Sekretaris Komisi yang membidangi perekonomian ini, sebagaimana dirilis situs resmi DPRD Sumbar, Minggu (5/7/2020).

Politisi Gerindra ini mengatakan, pupuk untuk kelompok tani ini, bersumber dari pupuk subsidi yang disediakan pemerintah. Setahun sebelum didistribusikan, petani telah mengajukan berapa kebutuhan mereka melalui dinas terkait. Meski telah diajukan sesuai kebutuhan, saat penyalurannya petani masih saja sulit mendapatkan pupuk subsidi sesuai yang dibutuhkan.

"Yang disampaikan petani, persoalan ini terjadi tiap tahun. Pupuk subsidi tersebut tidak sampai ke mereka sesuai kebutuhan, bantuan yang mereka terima umumnya hanya setengah dari yang diajukan," katanya.

Di lain sisi, sambung Nurkhalis, saat rapat kerja Komisi II DPRD Sumbar dengan Biro Perekonomian dan Dinas Pertanian, OPD terkait menyampaikan kalau pupuk subsidi telah didistribusikan sesuai yang diajukan kelompok tani.

"Tidak sesuai antara apa yang disampaikan OPD terkait dengan fakta di lapangan. Dinas mengatakan, pupuk telah disalurkan sesuai banyaknya usulan. Sementara di bawah petani masih menjerit. Kami di DPRD minta permasalahan ini diusut tuntas. OPD terkait harus menelusuri, jangan sampai ada mafia-mafia pupuk yang menyulitkan petani," ujarnya.

Nurkhalis reses pada Senin 29 Juni dan 1 Juli 2020 lalu. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Selain menyerap aspirasi kelompok tani, Nurkhalis juga menyalurkan bantuan bibit kurma untuk salah satu Masjid yang terletak di Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau. (*/SS)

Baca Juga

Anggota DPR Alex Indra Lukman Tinjau 'Sawah Bapokok Murah' di Pessel
Anggota DPR Alex Indra Lukman Tinjau 'Sawah Bapokok Murah' di Pessel
Inovasi Pertanian 'Basawah Pokok Murah', Komisi IV DPR Tantang Kementan Perkuat Riset di Sumbar
Inovasi Pertanian 'Basawah Pokok Murah', Komisi IV DPR Tantang Kementan Perkuat Riset di Sumbar
Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi penyalahgunaan narkotika,
Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Sosialisasikan Perda Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengungkapkan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah selesai. Siapa yang menang jadi Gubernur, Walikota ,
Ketua DPRD Sumbar Sosialisasi Perda Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan UMKM
AKSRSSP Mengadu ke DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dorong Bentuk Pansus
AKSRSSP Mengadu ke DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dorong Bentuk Pansus
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyalurkan hak suaranya di TPS 13 Jati Parak Salai, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang
Ketua DPRD Sumbar Salurkan Hak Suara di TPS 13 Jati Padang