Anggota DPRD Sumbar: Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi dan Bibit

Luas lahan sawah di Sumatra Barat (Sumbar) pada 2022 lalu mencapai 199.988,07 hektare. (Ha). Jumlah meningkat dibandingkan pada 2021

Ilustrasi - lahan sawah. (Foto: pixabay.com)

Langgam.id - Sejumlah petani masih mengeluhkan sulit dapat pupuk bersubsidi dan mahalnya bibit. Kejadian tersebut selalu berulang setiap tahun.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar Nurkhalis Dt Bijo Dirajo usai turun ke daerah pemilihannya di Kota Payakumbuh-Limapuluh Kota untuk menjemput aspirasi masyarakat.

Nurkhalis mengatakan, saat pertemuan dengan konstituen, salah satu hal yang sangat dikeluhkan adalah, sulitnya kelompok tani dalam mendapatkan pupuk subsidi dan mahalnya bibit.

"Umumnya kelompok tani mengeluhkan masalah pupuk, selain langka, harganya mahal. Begitupun bibit, harganya sulit dijangkau oleh petani, sementara di masa pandemi ini hasil pertanian susah, tidak selancar biasanya," ujar Sekretaris Komisi yang membidangi perekonomian ini, sebagaimana dirilis situs resmi DPRD Sumbar, Minggu (5/7/2020).

Politisi Gerindra ini mengatakan, pupuk untuk kelompok tani ini, bersumber dari pupuk subsidi yang disediakan pemerintah. Setahun sebelum didistribusikan, petani telah mengajukan berapa kebutuhan mereka melalui dinas terkait. Meski telah diajukan sesuai kebutuhan, saat penyalurannya petani masih saja sulit mendapatkan pupuk subsidi sesuai yang dibutuhkan.

"Yang disampaikan petani, persoalan ini terjadi tiap tahun. Pupuk subsidi tersebut tidak sampai ke mereka sesuai kebutuhan, bantuan yang mereka terima umumnya hanya setengah dari yang diajukan," katanya.

Di lain sisi, sambung Nurkhalis, saat rapat kerja Komisi II DPRD Sumbar dengan Biro Perekonomian dan Dinas Pertanian, OPD terkait menyampaikan kalau pupuk subsidi telah didistribusikan sesuai yang diajukan kelompok tani.

"Tidak sesuai antara apa yang disampaikan OPD terkait dengan fakta di lapangan. Dinas mengatakan, pupuk telah disalurkan sesuai banyaknya usulan. Sementara di bawah petani masih menjerit. Kami di DPRD minta permasalahan ini diusut tuntas. OPD terkait harus menelusuri, jangan sampai ada mafia-mafia pupuk yang menyulitkan petani," ujarnya.

Nurkhalis reses pada Senin 29 Juni dan 1 Juli 2020 lalu. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Selain menyerap aspirasi kelompok tani, Nurkhalis juga menyalurkan bantuan bibit kurma untuk salah satu Masjid yang terletak di Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau. (*/SS)

Baca Juga

BK DPRD Sumbar berencana menerapkan pola pemberian reward untuk memotivasi anggota dewan dalam meningkatkan disiplin kinerja.
Tingkatkan Disiplin Kinerja Dewan, BK DPRD Sumbar Berencana Terapkan Sistem Reward
Jamaah Masjid Baitul Mukmin Labuah Baru Payakumbuh bisa tersenyum lega, pasalnya impian punya ambulans terwujud di momen Hari Raya
Masjid Baitul Mukmin Payakumbuh Akhirnya Punya Ambulans, Supardi: Alhamdulillah
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan bahwa salah satu unsur penopang perekonomian Sumatera Barat adalah sektor UMKM.
Tinjau Booth Paviliun Sumbar di PRJ 2024, Supardi Dorong UMKM Payakumbuh Ekspansi ke Pasar Global
KPU Sumbar resmi menetapkan 65 calon anggota DPRD Sumatra Barat terpilih pada Pemilu serentak 2024 pada rapat pleno yang digelar Jumat
KPU Tetapkan 65 Anggota DPRD Sumbar Terpilih, Ini Nama-namanya
511,52 Hektar Lahan Pertanian Terdampak Galodo, Bupati Eka Putra Ajukan Reklamasi Lahan ke Kementan RI
511,52 Hektar Lahan Pertanian Terdampak Galodo, Bupati Eka Putra Ajukan Reklamasi Lahan ke Kementan RI
Bukittinggi, Payakumbuh selama ini hanya sekedar kota perlintasan. Sehingga perekonomian Payakumbuh hanya bertumpu pada sektor
Jadikan Payakumbuh Kota Tujuan, Supardi Ajak Tokoh Adat Bangga dengan Budaya Sendiri