Anggota DPRD Sumbar: Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi dan Bibit

Luas lahan sawah di Sumatra Barat (Sumbar) pada 2022 lalu mencapai 199.988,07 hektare. (Ha). Jumlah meningkat dibandingkan pada 2021

Ilustrasi - lahan sawah. (Foto: pixabay.com)

Langgam.id – Sejumlah petani masih mengeluhkan sulit dapat pupuk bersubsidi dan mahalnya bibit. Kejadian tersebut selalu berulang setiap tahun.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar Nurkhalis Dt Bijo Dirajo usai turun ke daerah pemilihannya di Kota Payakumbuh-Limapuluh Kota untuk menjemput aspirasi masyarakat.

Nurkhalis mengatakan, saat pertemuan dengan konstituen, salah satu hal yang sangat dikeluhkan adalah, sulitnya kelompok tani dalam mendapatkan pupuk subsidi dan mahalnya bibit.

“Umumnya kelompok tani mengeluhkan masalah pupuk, selain langka, harganya mahal. Begitupun bibit, harganya sulit dijangkau oleh petani, sementara di masa pandemi ini hasil pertanian susah, tidak selancar biasanya,” ujar Sekretaris Komisi yang membidangi perekonomian ini, sebagaimana dirilis situs resmi DPRD Sumbar, Minggu (5/7/2020).

Politisi Gerindra ini mengatakan, pupuk untuk kelompok tani ini, bersumber dari pupuk subsidi yang disediakan pemerintah. Setahun sebelum didistribusikan, petani telah mengajukan berapa kebutuhan mereka melalui dinas terkait. Meski telah diajukan sesuai kebutuhan, saat penyalurannya petani masih saja sulit mendapatkan pupuk subsidi sesuai yang dibutuhkan.

“Yang disampaikan petani, persoalan ini terjadi tiap tahun. Pupuk subsidi tersebut tidak sampai ke mereka sesuai kebutuhan, bantuan yang mereka terima umumnya hanya setengah dari yang diajukan,” katanya.

Di lain sisi, sambung Nurkhalis, saat rapat kerja Komisi II DPRD Sumbar dengan Biro Perekonomian dan Dinas Pertanian, OPD terkait menyampaikan kalau pupuk subsidi telah didistribusikan sesuai yang diajukan kelompok tani.

“Tidak sesuai antara apa yang disampaikan OPD terkait dengan fakta di lapangan. Dinas mengatakan, pupuk telah disalurkan sesuai banyaknya usulan. Sementara di bawah petani masih menjerit. Kami di DPRD minta permasalahan ini diusut tuntas. OPD terkait harus menelusuri, jangan sampai ada mafia-mafia pupuk yang menyulitkan petani,” ujarnya.

Nurkhalis reses pada Senin 29 Juni dan 1 Juli 2020 lalu. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Selain menyerap aspirasi kelompok tani, Nurkhalis juga menyalurkan bantuan bibit kurma untuk salah satu Masjid yang terletak di Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau. (*/SS)

Baca Juga

APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Mantan Ketum KONI Sumbar, Agus Suardi diperiksa Kejari Padang hari ini.
Alasan Kejari Padang Alihkan Status Anggota DPRD Sumbar Beny Jadi Tahanan Kota  
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Silaturahmi KPID Sumbar dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Jumat (10/7/2026). (Dok. KPID Sumbar)
Ketua DPRD Sumbar Dorong KPID Masifkan Literasi Media Generasi Muda, Perkuat Regulasi Penyiaran Lokal
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih