Anggota DPRD Sumbar Ikuti Orientasi di Kemendagri

PKS sementara unggul dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD Sumbar. PKS unggul dari Gerindra. Sedangkan peringkat ketiga ada Partai Golkar.

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id – Anggota DPRD Sumatra Barat periode 2019-2024 mengikuti oritentasi yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara yang dibuka pada Selasa (8/10/2019) akan berlangsung hingga Kamis (10/10/2019).

Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, orietnasi penting dilakukan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah.

“Sebagai mitra sejajar kepala daerah, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal itu dilaksanakan melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD,” kata Teguh.

Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumbar Laswardi menyampaikan, acara kali ini diikuti 56 anggota DPRD Sumbar. “Sedangkan sisanya menyusul untuk angkatan II ditempat yang sama,” katanya, sebagaimana dilansir di situs resmi Pemprov Sumbar. (*/SS)

Baca Juga

81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria
108 Kendaraan Gangguan Usai Isi Pertalite, DPRD Sumbar Minta Investigasi Menyeluruh
BPS Sumbar mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Nama BIM Diusulkan Jadi Bandara Syekh Burhanuddin, DPRD Sumbar: Perlu Kajian Komprehensif
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar