Langgam.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti masih rendahnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 untuk penanganan bencana di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat belum sepenuhnya berdampak pada percepatan pemulihan di daerah.
Dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (6/8/2026), Alex menyebut rendahnya serapan anggaran menyisakan pertanyaan yang harus dijawab secara jujur, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ia mempertanyakan apakah rendahnya realisasi disebabkan pemerintah daerah belum optimal mengeksekusi anggaran yang telah diterima atau terdapat persoalan lain dalam pelaksanaan program pemulihan pascabencana.
“Bagi pemerintah pusat, tuntasnya penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah terdampak bencana juga harus dipastikan benar-benar diikuti percepatan pelaksanaan di lapangan, bukan hanya selesai dalam penyaluran anggaran,” ujarnya.
Sorotan tersebut muncul setelah banjir kembali melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026. Menurut Alex, masyarakat menilai lambannya penanganan pascabencana turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persoalan banjir masih berulang.
Ia mengutip hasil rapat koordinasi dan pendampingan teknis Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera pada 20-22 Juli 2026 yang menunjukkan serapan tambahan TKD di sejumlah daerah masih rendah.
Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh tambahan TKD sebesar Rp534 miliar baru merealisasikan sekitar 2,14 persen. Sementara Pemerintah Kota Padang yang menerima alokasi Rp371,85 miliar baru menyerap sekitar Rp45,49 miliar atau 12 persen. Adapun Kabupaten Tanah Datar yang memperoleh Rp126,87 miliar juga baru merealisasikan sekitar 7 persen.
Alex menilai kepala daerah perlu menunjukkan keseriusan yang sama dalam merealisasikan anggaran sebagaimana saat memperjuangkan alokasi dana ke pemerintah pusat.
“Semestinya semangat itu juga terlihat dalam mempercepat pelaksanaan program pemulihan agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan aspirasi masyarakat yang diterimanya menyebut sedimentasi di hilir sungai menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Padang karena aliran air lebih cepat meluap ke permukiman saat hujan deras.
Menurut Alex, pemerintah pusat sebenarnya telah menyalurkan tambahan TKD untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bertahap hingga 100 persen dengan total Rp10,65 triliun. Penyaluran dilakukan dalam tiga tahap tanpa syarat salur agar pemerintah daerah dapat segera mempercepat program pemulihan.
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, tambahan TKD diprioritaskan untuk mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga bantuan keuangan antardaerah.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Alex mengusulkan setiap kepala daerah menunjuk seorang pejabat yang bertugas mengoordinasikan seluruh aspek administratif maupun teknis penanganan bencana.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu, keberadaan satu komando akan mempermudah koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), mempercepat pelaksanaan program, sekaligus memudahkan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran pemulihan.
“Dengan adanya seorang komandan, pengawasan dan pelaksanaan program penanganan bencana akan lebih terarah, sistematis, dan efektif,” tutup Alex. (HER)
