Langgam.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengapresiasi penggabungan beberapa bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk nyata dukungan Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) terhadap tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia.
“Langkah pemerintah mendukung BSI menjadi bank milik BUMN menunjukkan keseriusan pemerintah melalui Kementerian BUMN mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah. Sekarang ini jamannya hijrah. Jadi yang konvensional pindah ke bank syariah, yang dulu maksiat sekarang berhijrah,” ujar Andre, Rabu (21/9/2022).
Meski penggabungan bank syariah tersebut disambut positif, Andre mengingatkan masih ada pekerjaan rumah terkait margin pembiayaan syariah yang lebih tinggi daripada bank konvensional.
Menurut Andre, tingginya margin pembiayaan yang dipatok BSI itu banyak dikeluhkan para pengusaha di berbagai daerah yang mengajukan kredit pembiayaan syariah untuk berusaha.
“Ada PR untuk BSI, bagaimana bisa menurunkan cost of moneynya. Banyak keluhan dari para pengusaha yang meminjam ke BSI tapi margin pembiayaannya lebih besar dari bunga bank konvensional. Misal contoh di Aceh, teman-teman di Aceh kalau pinjam ke BSI itu lebih mahal, akhirnya mereka datang ke Medan. Ini PR bagi BSI bagaimana mencari formula terbaik bagaimana cost of moneynya jangan lebih tinggi dari bank konvensional,” ungkap Andre.
Untuk itu, Andre mendorong Dirut BSI segera berdiskusi dengan pihak terkait seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi BSI agar bisa bersaing dengan bank konvensional dari segi pemberian kredit pinjaman berusaha.
Baca juga: Buka Pelatihan UMKM, Andre Rosiade Sampaikan Pentingnya Inkubasi
“Jadi tolong Pak Dirut, Pak Sesmen, ini PR bagaimana bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional. Caranya apa, mungkin perlu insentif dari pemerintah apakah ada potongan pajak atau subsidi tertentu yang perlu dipikirkan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia,” katanya. (Advetorial)
—
