Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Anggota DPR RI Andre Rosiade mendatangi kantor BPH Migas. Andre meminta agar BPH Migas menambah kuota solar subsidi.
Langgam.id - Anggota DPR RI Andre Rosiade mendatangi kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Senin (4/4/2022).
Hal itu dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra itu untuk mencari solusi atas kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi di Sumbar.
Dalam pertemuan itu, Andre diterima oleh tujuh anggota Komite BPH Migas. Ia meminta agar BPH Migas menambah kuota solar subsidi.
Kemudian, ia juga meminta segera mengeluarkan aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Untuk mengatasi kelangkaan solar subsidi yang sudah meresahkan masyarakat.
"Saya datang ke sini harapannya ada dua. Pertama, BPH Migas segera menambah kuota solar bersubsidi. Saya yakin ini akan segera terealisasi karena pemerintah dan DPR sudah setuju. Yang kedua, tentu tidak ada artinya kuota naik kalau tidak ada aturan tambahan dari BPH Migas yang menjadi aturan turunan dari Perpres 191 tahun 2014," bebernya.
Andre yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini mengungkapkan, bahwa dirinya bersama Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution telah mengecek langsung kondisi SPBU di Sumbar pada Jumat (1/4/2022).
Pengecekan itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan solar bersubsidi untuk Sumbar jelang Ramadhan 2022.
"Berdasarkan hasil pantauan, kemacetan akibat antre solar sudah terurai dan tak terlihat lagi di lapangan. Karena Pertamina Sumbar sudah menambah kuota BBM bersubsidi jenis solar sebesar 5 hingga 10 persen," ucapnya.
Andre mengatakan, persoalan antrean truk dan kelangkaan BBM jenis solar di Sumbar ini karena masih terlihat adanya truk ODOL (over dimension dan over loading) dan truk industri yang masih ikut mengantre mengisi BBM jenis solar bersubsidi.
Kemudian terang Andre, banyak juga terlihat dalam antrean mobil pribadi seharga setengah miliar yang turut membeli solar subsidi.
Padahal melihat dari aturan yang ada, yakni Perpres 191/2014, truk ODOL, truk industri, dan kendaraan pribadi itu harusnya membeli solar non subsidi.
"Itulah mengapa penerbitan aturan turunan dari Perpres 191/2014 itu tidak perlu ditunda lagi. Agar penegakan hukum dilakukan lebih tegas," harap Andre.
Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman mengapresiasi kedatangan Andre Rosiade yang membawa aspirasi masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa penambahan kuota BBM bersubsidi telah mendapatkan dukungan pemerintah dan DPR. Namun demikian masih perlu proses.
"Kenaikan kuota ini biasanya susah, tapi ini semuanya sepakat mulai dari pemerintah dan DPR semua sepakat. Tapi yang tidak kalah penting, percuma saja kuota naik tapi kalau tidak dikendalikan dengan benar. Artinya itu harus digunakan oleh konsumen pengguna yang benar," tuturnya.
Adit mengatakan, berbagai temuan yang disampaikan Andre di Sumbar terkait mobil tambang dan industri yang menggunakan solar subsidi patut menjadi perhatian.
Baca juga: Kuota Solar untuk Sumbar Ditambah 10 Persen, Pertamina Minta Pengawasan Bersama
"Sebenarnya tidak masuk akal yang namanya truk batubara atau CPO mendapatkan subsidi dari solar ini. Apapun yang disampaikan Pak Andre selanjutnya akan kami teruskan kepada Ketua Komite BPH Migas," ujarnya. (*)
—
