Alasan Pemko Padang Enggan Kirim BLT Covid-19 Lewat Pos ke Masyarakat

BLT Corona Tahap II Padang | Pengaduan Penyaluran Bansos

Ilustasi Bansos untuk warga terdampak Corona (langgam.id)

Langgam.id – Sebanyak 74.126 kepala keluarga (KK) tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Kota Padang. Setiap KK terdata, diberikan sebesar Rp600 ribu untuk bantuan bulan April.

Dalam penyaluran bantuan ke masyarakat, Pemerintah Kota Padang memperdayakan para ketua rukun tetangga (RT). Dari Dinas Sosial, dana dikirim ke Bank Nagari yang kemudian ditransfer ke 104 kelurahan di 11 kecamatan. Setelah itu diteruskan ke RT masing-masing.

Cara penyaluran bantuan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang ini berbeda dari bantuan lainnya. Seperti bantuan sosial tunai (BTS) dari Kementerian Sosial serta BLT Pemprov Sumatra Barat (Sumbar) yang memanfaatkan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi mengakui sengaja tidak mengunakan jasa PT Pos Indonesia. Selain sebagai penghemat anggaran, langkah ini juga mengurangi beban PT Pos Indonesia karena kekurangan personel.

“Tidak akan sanggup PT Pos membayar sebanyak 74.126 KK. Baguslah kita manfaatkan RT yang banyak. Sedangkan yang 28 ribu (data BTS Kemensos) PT Pos kalang kabut,” ujar Afriadi dihubungi langgam.id, Rabu (13/5/2020).

Menurut Afriadi, dalam pendistribusian dana bantuan mengunakan jasa PT Pos Indonesia, maka akan membayar Rp17 ribu untuk satu kepala keluarga. Makanya lebih bagus menggunakan jasa ketua RT yang telah ada.

“Tentu membayar mengunakan jasa PT Pos Indonesia, siapa yang membayar tidak tahu. Itu urusan orang pusat,” katanya.

Ia menegaskan meskipun mengunakan jasa para ketua RT, dalam penyaluran bantuan ke masyarakat akan tetap di awasi. Sehingga, penyaluran tepat saran sesuai nama dan alamat penerima.

“Tentu diawasi, kalau tidak hilang uang itu nanti. Nanti dibuat surat, diawasi oleh DPRD, PNS, camat dan lurah ke bawah yang menerima itu sesuai tidak by name by address,” tegasnya.

Afriadi mengungkapkan BLT dari Pemerintah Kota Padang telah sampai ke tahap penyetoran ke bank, kemudian ditransfer ke masing-masing rekening kelurahan. Selanjutnya, diserahkan ke RT baru diberikan kepada penerima.

“Hari ini selesai semua. Nanti diserahkan ke bank, (dari) bank yang transfer ke kelurahan,” tuturnya.

Seperti diketahui dana bantuan covid-19 itu diambil dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Padang sebesar Rp44 miliar lebih. Pemberian bantuan hanya berlaku untuk satu bulan, untuk bulan selanjutnya masih belum ditentukan karena Pemerintah Kota Padang minim anggaran.

“Kami cairkan Rp600 ribu ini untuk bulan April saja. Selanjutnya untuk bulan berikutnya kami tidak tahu, apakah masih ada uang Pemerintah Kota Padang,” katanya. (Irwanda/ICA)

Baca Juga

Langgam.id-Adel Wahidi
Ombudsman Sumbar Kawal Audit Internal RSUP M Djamil Padang Buntut Balita Meninggal Diduga Kelalaian Medis
RSUP M Djamil Padang
Pakar Hukum Kesehatan Soroti Kasus Bayi Meninggal di RSUP M Djamil Padang, Sebut Potensi Kelalaian
Dua Bocah Tenggelam di Pantai Ujung Karang Padang Belum Ditemukan, Basarnas Perluas Pencarian
Dua Bocah Tenggelam di Pantai Ujung Karang Padang Belum Ditemukan, Basarnas Perluas Pencarian
KPU Sumbar menunjuk RSUP Dr M Djamil Padang dan Rumah Sakit Universitas Andalas sebagai pusat pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala
RSUP M Djamil Klaim Mediasi Kasus Balita Meninggal di Padang, Bentuk Tim Investigasi
Kapolres Solok Kota AKBP Mas,ud Ahmad minta maaf usai heboh rombongan kendaraan yang dikawal anggotanya melakukan foto-foto di tikungan Panorama I Sitinjau Lauik. (Dok. Tangkapan layar video Konfrensi Pers)
Kapolres Solok Kota Minta Maaf Usai Heboh Anak Buah Kawal Rombongan Arteria Dahlan Foto-foto di Sitinjau Lauik
Rombongan yang diduga ada Arteria Dahlan saat berfoto-foto di tikungan Sitinjau Lauik, Kota Padang. (Dok. Istimewa)
Heboh Rombongan Arteria Dahlan Foto-foto di Tikungan Ekstrem Sitinjau Lauik, Kendaraan Lain Terpaksa Antre