Langgam.id - Pekan ini menjadi pekan pertama para kepala daerah baru di Sumatra Barat (Sumbar) bekerja. Mereka mulai menjalankan program 100 hari pertama sebagaimana yang disampaikan pada masa kampanye lalu.
Di antara kepala deerah itu bahkan sudah ada yang membuat kebijakan baru. Di Bukittinggi, Wali Kota Erman Safat baru-baru ini mencabut Perwako 40 dan 41 tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dan Peninjauan Tarif Retribusi Pasar yang dibuat oleh wali kota sebelumnya.
Pencabutan itu terkait dengan nasib puluhan ribu pedagang di Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Aur Kuning dan pedagang yang terkena kewajiban retribusi di Bukittinggi.
Baca juga: Baru Dilantik, Wako Bukittinggi Cabut Perwako tentang Retribusi Pasar
“Dengan dicabutnya Perwako ini maka akan memberikan sedikit harapan pada pedagang dan PKL yang terdampak, begitupun dengan pedagang yang terdampak Perwako 41/2018,” kata Erman.
Erman juga membuat program baru untuk aparatur sipil negara (ASN) di Pemko Bukittinggi. Dia mewajibkan ASN untuk salat subuh berjemaah setiap Jumat. Program itu direncanakan mulai berlangsung pekan ini.
“Saya juga minta kepada bapak sekda untuk menggeser jadwal masuk ke kantor di hari Jumat itu,” ucapnya.
Lain lagi yang terjadi di Kabupaten Pasman Barat. Bupati baru di daerah itu berencana mengalihkan anggaran fasilitas untuk perbaikan infrastruktur.
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Hamsuardi-Risnawanto menyatakan menolak membeli mobil dinas baru dan memilih menggunakan mobil dinas lama yang pernah digunakan pada periode 2010-2015.
Baca juga: Tolak Beli Mobil Dinas Baru, Bupati Pasbar: Anggarannya Bisa untuk Bangun Jalan
Hamsuardi menyebut, penggunaan mobil dinas (mobnas) lama tersebut tidak memiliki maksud lain. Anggaran yang digunakan untuk membeli mobil baru bisa digunakan untuk hal lain.
“Anggaran untuk mobil tersebut bisa kita gunakan untuk membangun jembatan, membangun jalan, dan lainnya,” kata Hamsuardi, Selasa (2/3/2021).
“Ini ada lagi rekofusing atau pergeseran anggaran kita. Jika bisa memanfaatkan segala sesuatu dengan maksimal, kenapa mesti membeli yang baru. Mobil yang digunakan saat ini juga masih bagus dan layak,” sambungnya.
Sejumlah kepala daerah lainnya juga mulai bergerak, termasuk Gubernur baru Mahyeldi dan wakilnya Audy Joinaldy. Pasangan itu menemui sejumlah pejabat untuk membahas masalah terkini yang ada di Sumbar.
Mahyeldi dan Audy Joinaldy menemui Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto pada Selasa (2/3/2021).
Kunjungan ini merupakan yang pertama Mahyeldi dan Audy setelah dilantik. Mereka kemudian menjalin silahturahmi dengan sejumlah unsur forkopimda.
“Menjalin silaturrahim untuk membangun suasana kekeluargaan dalam rangka menjaga suasana Sumbar yang selama ini sudah kondusif, aman dan damai,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (2/3/2021).
Menurut Satake, ada beberapa hal yang dibahas Kapolda dengan Gubernur Sumbar. Salah satunya soal pertambangan ilegal.
“Ada lima poin yang dibahas, pertama soal ilegal logging, ilegal mining, tanah ulayat, jalan tol, dan penanganan covid-19,” jelasnya. (Tim langgam.id/ABW)
