Langgam.id - Jalan Tol Trans Sumatera Padang-Pekanbaru ruas Padang-Kapalo Hilalang ditargetkan bisa beroperasi pada 2022 nanti. Hal ini tentu bergantung dengan pembebasan lahan masyarakat di proyek tersebut.
Pimpinan PT Hutama Karya Sumbar Marthen Robert Singal mengatakan, persoalan pembebasan lahan menjadi kendala utama lambatnya pengerjaan proyek jalan tol Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang yang terbentang sepanjang 36,6 kilometer.
Ia menambahkan, hampir sebagian besar lahan merupakan tanah ulayat. Sejak diresmikan pembangunannya tiga tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo, progres pembebasan lahan jalan tol ini baru mencapai 10,97 persen atau sekitar 5,07 kilometer.
"Kalau untuk progres konstruksi baru mencapai 38,206 persen. Kalau untuk pengerjaan konstruksi ini kita tidak ada hambatan berarti," ujarnya.
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Sesi I yang diadakan Padang Ekspres Group di Adinegoro Room Graha Pena Padang, Kamis (4/2/2021) dalam rangkaian Hari Pers Nasional Tahun 2021. Diskusi itu mengangkat tema, "Solusi Percepatan Pembangunan Tol sebagai Infrastruktur Strategis Nasional di Sumbar".
Marthen menyebut, jalan tol ini ditargetkan beroperasi pada 2022 nanti. Namun menurutnya, syaratnya proses bisa berjalan lancar adalah pembebasan lahan tuntas awal tahun ini.
"Kalau persoalan lahan tuntas di awal semester 2021 ini, maka kami bisa bekerja secara frontal dan cepat," jelasnya.
Saat ini katanya, sudah selesai dilakukan beberapa tahapan. Mulai dari tahap inventarisasi kepemilikan lahan, kemudian tahap pengukuran. Sementara yang belum itu adalah tahap administrasi.
Ia menjelaskan, kendala penuntasan jalan tol ini terletak pada persoalan pembebasan lahan. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar lahan yang dilewati merupakan tanah ulayat. Tanah di Sumbar itu ada kekuatannya, karena hampir 80 persen adalah tanah ulayat.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memastikan pembangunan jalan tol sebagai proyek strategis nasional terus dilakukan dan pasti akan diselesaikan oleh pemerintah.
"Pembangunan jalan tol prosesnya tetap jalan. Sebab ada disinformasi yang menyatakan berhenti dan uang habis," ujarnya.
Menurutnya, PT Hutama Karya (HK) sebagaimana paparannya dalam FGD sudah menyatakan terus melakukan proses pembangunan sejak digroundbreaking Presiden Februari 2018.
"Semuanya all out termasuk tokoh masyarakat untuk pembangunan jalan tol ini. Pak Presiden pun saat groundbreaking juga sudah minta izin bangun jalan tol kepada tokoh masyarakat yang hadir waktu itu," tuturnya.
Irwan mengakui, memang jika dibandingkan pembangunan di Pekanbaru lebih cepat. Proses pembebasan lahan dan ganti ruginya lebih cepat. Sedangkan di Sumbar sebagaimana disampaikan HK, sekitar 80 persen merupakan tanah kaum atau ulayat yang pemiliknya hingga ratusan orang, sehingga perlu dilakukan upaya persuasif. (Rahmadi/yki)
