Anggota DPR Minta Ombudsman Sumbar Lebih Keras Awasi Birokrasi

Anggota DPR Minta Ombudsman Sumbar Lebih Keras Awasi Birokrasi

Guspardi Gaus di Ombudsman Sumbar. (Dok Ombudsman Sumbar)

Langgam.id - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus melakukan kunjungan koordinasi dengan Ombudsman Sumbar. Dalam kunjungan Guspardi kembali memberi refleksi tupoksi Ombudsman dalam membantu dan mengawasi pelayanan publik.

"Birokrasi kita saat ini tidak begitu baik, masih banyak persoalan. Maka dari itu, Ombudsman perlu bekerja lebih keras lagi dalam mengawasi hal ini," ujar Guspardi, Rabu (23/12/20).

Diketahui bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas memang selalu hadir dan memberi solusi tentang pelayanan publik di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Ade Wahidi mengucapkan terimakasih atas kunjungan dari Guspardi hari ini.

"Kami sangat bersyukur karena merasa diperhatikan dalam kunjungan pertama kali anggota DPR RI Komisi II periode tahun ini," ucap Adel.

Tak lupa Adel sempat memaparkan animo masyarakat untuk melapor semakin meningkat saat ini, meski polanya sedikit berbeda dan harus dilakukan secara online akibat pandemi.

"Tidak hanya peningkatan, tapi substansi laporan juga berubah, tahun lalu soal pendidikan tapi tahun ini lebih banyak laporan kesejahteraan sosial," ujarnya.

Menurut data, keluhan masyarakat disebabkan program bansos hingga mencapai jumlah 152 laporan, hingga ombudsman membuat posko khusus menangani laporan terkait bansos tersebut. (Tasya/ABW)

Baca Juga

Ombudsman RI sudah merilis hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintaah Provinsi Sumatra Barat, 19 Pemerintah
Ini Hasil Penilaian Pelayanan Publik 19 Pemda di Sumbar Tahun 2024, Pemkab Solok Nomor 1
Asisten Muda II, Adel Wahidi kini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar).
Masa Jabatan Yefni Hariani Berakhir, Adel Wahidi Jadi Pjs Kepala Ombudsman Sumbar
Ombudsman RI sudah merilis hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintaah Provinsi Sumatra Barat, 19 Pemerintah
18 Kabupaten/Kota di Sumbar Raih Rapor Hijau dari Ombudsman, 1 Daerah Zona Kuning
Sebanyak 329 laporan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) pada 2023 lalu. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2022
Ombudsman Sumbar Terima 329 Laporan Masyarakat Sepanjang 2023
Kolom Adel Wahidi.
Ihwal Pemberhentian Perangkat Nagari
Sebanyak 329 laporan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) pada 2023 lalu. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2022
Ombudsman Sayangkan Sikap Gubernur Sumbar yang Enggan Temui Warga Air Bangis