Fadli Zon dan Fahri Hamzah Sindir Puan Maharani Soal Sumbar dan Pancasila

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Sindir Puan Maharani Soal Sumbar dan Pancasila

Puan Maharani (Instagram)

Langgam.id - Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Sumatra Barat (Sumbar) dan Pancasila menjadi bola panas. Dua mantan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah dan Fadli Zon melempar sindirian soal sejarah dan Sumbar di media sosial.

Fadli Zon yang juga politisi asal Sumbar menilai orang yang meragukan dukungan masyarakat Sumbar terhadap Pancasila adalah orang yang tak mengerti sejarah. Dia juga menyebut 3 nama yang berjasa dalam perumusan Pancasila.

"Hanya org2 yg tak membaca n mengerti sejarah yg masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 org Minang hebat di belakang perumusan Pancasila n UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator," kata Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Megawati Heran Masyarakat di Sumbar Belum Suka PDIP

Sementara Fahri Hamzah bicara soal pengetahuan sejarah anggota DPR. Menurut Fahri, parlemen bisa diibaratkan museum yang menghimpun sejarah sebuah negara.

"Di Negara demokrasi, kongres atau parlemen adalah lembaga yg bekerja dgn pikiran, sebagai “brain of the nation”. Maka biasanya kompleks parlemen dikelilingi Oleh museum dan perpustakaan sebagai “memory of the nation”. Suatu bangsa tidak boleh lupa sejarah apalagi anggota DPR," tulis Fahri lewat akun @Fahrihamzah.

Tak hanya sindirian Fahri dan Fadli, Politisi PKS asal Sumatra Barat, Handi Risza, bahkan meminta Puan minta maaf atas pernyataannya. Dia menilai pernyataan Ketua DPR RI itu menyinggung perasaan masyarakat Sumbar.

"Pernyataan ini sangat menyakitkan hati kami sebagai orang Sumatera Barat," ujar Handi seperti dikutip dari Tempo.co.

Sebelumnya, Puan Maharani menyinggung Pancasila dan Sumbar saat mengumumkan calon gubernur yang akan mereka usung dalam Pilgub nanti. Dalam Pilgub nanti, partai berlogo banteng itu memberikan dukungan kepada Mulyadi-Ali Mukhni.

“Untuk Provinsi Sumbar rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni, merdeka. Semoga sumbar menjadi Provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, merdeka!," ucap Puan, Rabu (2/9/2020). (Tempo/ABW)

Baca Juga

Ombudsman Sumbar dalami laporan dugaan maladministrasi terkait pemindahan tenaga honorer Dinas Koperindag Kabupaten Solok.
Kisruh Pemindahan Honorer Pemkab Solok hingga Tak Diusulkan PPPK, Ombudsman Sumbar Ungkap Kejanggalan
Desa Wisata Nagari Adat Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto/Kemenpar.go.id
Data BPS: Kunjungan Wisatawan Asal Singapura ke Sumbar Meningkat Tajam
Nobar dan diskusi AJI Padang bersama Interes dengan tema Tetap Kritis dalam Ancaman Serangan Digital” di Kantor AJI Padang, Selasa (19/8). Foto : AJI Padang
Nobar AJI-Interes: Serangan Digital Masih Mengancam Aktivis di Sumbar
Ilustrasi Karhutla
BPBD Padamkan Karhutla 4 Hektar di Tanah Datar, Dekat Pemukiman
Pengadilan Negeri Padang memvonis mantan Kepala Wilayah BPN Sumbar Saiful tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi lahan tol Sumbar. IST
Korupsi Lahan Tol Padang-Sicincin, Mantan Kepala BPN Sumbar Divonis 7 Tahun Penjara
Gunung Marapi kembali erupsi terjadi Selasa pagi 12 Agustus 2025, 08:39 WIB, dengan tinggi kolom abu ± 1.600 m
Gunung Marapi Erupsi, Tinggi Kolom Abu Capai 1.600 M