Dituduh Terlibat Pencemaran Nama Baik Mulyadi, Bupati Agam: Tidak Berdasar

Bupati Agam Indra Catri didampingi penasehat hukumnya saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Padang. (Foto: Irwanda)

Bupati Agam Indra Catri didampingi penasehat hukumnya saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Padang. (Foto: Irwanda)

Langgam.id – Kasus pencemaran nama baik anggota DPR RI Mulyadi terus bergulir. Nama Bupati Agam Indra Catri dan Sekda Agam Martias Manto disebut-sebut dalang dibalik kasus tersebut.

Sebelumnya, Polda Sumatra Barat telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Masing-masing ES (58) dan RP (33) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Agam dan satunya lagi pekerja swasta RH (50).

Nama Indra Catri terungkap setelah adanya permohonan maaf dari tersangka ES kepada Mulyadi atas kasus yang menjeratnya. Dia menyebutkan, postingan pencemaran nama baik melalui media sosial itu bukan atas kemauannya sendiri.

Dalam surat bermaterai pada tanggal 30 Juni 2020 itu, ES menyebut seluruh postingan pencemaran nama baik itu atas perintah atasannya yaitu Bupati Agam Indra Catri yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sekda Agam, Martias Manto.

Bupati Agam Indra Catri menghormati permohonan maaf ES ke publik atas kasus yang menjeratnya. Namun, dia membantah tegas tudingan tersebut.

“Yang sangat saya sayangkan, dalam surat pernyataan maaf itu menuduh saya dan Pak Sekda sebagai atasan beliau (tersangka) untuk memerintahkan dan menyetujui melakukan perbuatan tersebut,” kata Indra Catri kepada wartawan di Padang, Minggu (5/7/2020).

Indra menegaskan, tuduhan itu tidak mendasar sesuai fakta hukum. Sebab, kasus ini masih dalam proses penyidikan Polda Sumbar.

“Tuduhan kepada kami tuduhan tidak mendasar. Tuduhan kepada kami yang disampaikan saudara ES dalam surat permohonan maaf dan pernyataannya, sepertinya belum layak disampaikan ke publik. Karena kasus ini masih proses penyidikan,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, dirinya juga merasa tidak etis untuk mengomentari apa yang masuk dalam proses penyidikan. Namun, karena banyak pihak yang menanyakan persoalan tersebut, maka sudah sepatutnya dia bersuara.

“Beliau (tersangka) minta maaf saya hormati, tapi jangan mengaitkan dengan saya. Secara hukum, ini masih dalan proses penyidikan,” ujarnya.

Indra Catri mengaku ikhlas atas persoalan ini, bahkan selaku warga negara yang baik dan patuh akan proses hukum dirinya telah memenuhi panggilan pihak kepolisian sebagai saksi dalam perkara tersebut. Setahunya, dalam kasus ini telah disampaikan kepada penyidik.

“Ketika ditanya sehabis diperiksa, sudah saya sampaikan apa yang saya tahu dan apa yang ditanyakan. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan kepada masyarakat, untuk menghormati proses hukum yang berjalan, dan menghormati praduga tidak bersalah,” tuturnya. (Irwanda/ICA)

Baca Juga

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Kasus VCS Bupati Limapuluh Kota Safni, Kapolda Sumbar: Kita Bakal Gelar Perkara
Ribuan Warga Agam Salat Id di Halaman Kantor Bupati
Ribuan Warga Agam Salat Id di Halaman Kantor Bupati
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Tanpa Libatkan Pakar, Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Hasil Editan
Tanpa Libatkan Pakar, Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Hasil Editan
39 Pelaku Tambang Ilegal Diringkus, Wakapolda Sumbar: Penanganan Harus Komprehensif
39 Pelaku Tambang Ilegal Diringkus, Wakapolda Sumbar: Penanganan Harus Komprehensif