Langgam.id - Ahli epidemiologi Universitas Andalas (Unand) Padang Defriman Djafri mengkritik cara kerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
Kritikan itu berkaitan dengan tidak terbukanya soal jumlah sampel setiap daerah yang telah diperiksa perharinya. Menurut Defriman, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar hanya membicarakan angka kesembuhan. Sedangkan total sampel yang telah diperiksa perharinya dirangkum secara keseluruhan.
"Kalau saya sebagai epidemiologi sering mengkritisi dan mempertanyakan, berapa sampel individu dari masing-masing kota dan kabupaten yang tidak ada kasus itu yang diperiksa. Ini yang harus dibuka," ujarnya dihubungi langgam.id, Senin (29/6/2020).
Baca juga : Ahli Epidemiologi Unand: Angka Kesembuhan Bukan Parameter Dalam Pengendalian Corona
Defriman menegaskan, seharusnya gugus tugas tidak hanya melaporkan jumlah keseluruhan sampel yang telah diperiksa. Namun, juga menyampaikan jumlah sampel itu berasal dari kabupaten dan kota mana saja.
"800 tes sampel swab (misalanya) di Bukittinggi, hasilnya nol, ini oke. Ini dicampur semua, sekian hari ini 2.000, kan kita tidak tahu dari mana. Bisa saja orang yang sama, kan bisa saja. Kan yang dirawat perlu diulang-ulang (diperiksa)," katanya.
Defriman mengatakan, cara kerja tim gugus tugas ini menurut pemandangan orang awam tentu tidak menjadi pertanyaan. Bahkan, menganggap penanganan covid-19 di Sumbar sudah baik.
Namun, kata dia, selaku ahli epidemiologi angka rincian tersebut sangat penting. Apalagi, dengan pemberian informasi secara detail tidak akan merugikan. "Secara etika itu malah bagus, ini akan kami apresiasi. Tapi gubernur, tim gugus tidak melaporkan itu," sesalnya.
Baca juga : Data Covid-19 Sumbar 30 Juni 2020: 1 Positif dari Sijunjung, 15 Orang Sembuh
Ia menyebutkan, sebenarnya dalam hal ini pemerintah sangat bertanggung jawab. Sedangkan, laboratorium Unand hanya sebagai penerima sampel sedangkan yang berhak membuka data sampel adalah pemerintah.
"Itu menurut saya yang sering saya sampaikan di grup kawal covid-19, supaya masyarakat sedikit confident terhadap itu. Sehingga nol kasus dilaporkan itu, benar-benar sampel swab yang diambil itu sudah banyak," tuturnya.
Defriman meminta dalam kondisi saat ini kepala daerah harusnya aktive case finding. Jangan menunggu terjadi kasus baru masif melakukan tes swab.
"Sekarang wali kota dan bupati tidak ngirim sampel karena kasus tidak ada. Ini namanya pasif, seharusnya dengan kondisi meskipun nol kasus tetap ngirim sampel secara random," katanya. (Irwanda/ICA)