Langgam.id - Beberapa hari terakhir, banyak masyarakat yang bertanya terkait aturan-aturan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Salah satunya, seperti aturan warga tak ber-KTP Padang dilarang masuk.
Aturan ini banyak dipertanyakan masyarakat, salah satunya di media sosial. Seperti yang ditulis oleh salah seorang akun Facebook melalui pesan yang disampaikan ke akun Facebook langgam.id
Menanggapi hal ini, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansarullah mengatakan isu larangan ber-KTP luar dilarang masuk wilayah memang sempat diwacanakan. Namun, setelah dilakukan rapat dengan pemerintah provinsi tak jadi diberlakukan. Hal tersebut tidak disetujui kepala daerah lain di Sumbar.
"Kemarin memang ada ide seperti itu. Tapi setelah dibicarakan oleh pak gubernur, maka bupati dan wali kota se-Sumbar tidak menyetujui," kata Mahyeldi kepada wartawan saat jumpa pers online yang diadakan IJTI Sumbar, Selasa (21/4/2020).
Mahyeldi mengungkapkan selama PSBB setiap kabupaten/kota di perbatasan akan dijaga ketat. Apabila tidak ada keperluan penting, maka masyarakat yang keluar dan masuk di suatu wilayah diseleksi.
"Kalau tidak ada keperluan, ditolak. Untuk apa masuk Padang, positif sudah banyak, sangat membahayakan bagi mereka. Maka itu kaitannya dengan KTP tidak disetujui. Hanya di perbatasan dikendalikan untuk yang keluar dan masuk, termasuk di kota Padang" ujarnya.
Seperti diketahui saat pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan 22 titik pemeriksaan (check point) bagi pengendara yang melanggar aturan. Tujuh check point di antaranya berada di dalam kota dan empat di perbatasan wilayah.
Selebihnya, check point berada di masing-masing 11 kecamatan di Kota Padang. Selama PSBB berlangsung, masyarakat diminta mematuhi peraturan, salah satunya, seperti wajib menggunakan masker dan dilarang berboncengan kalau tidak satu alamat. (Irwanda/SS)
