Langgam.id- Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mengikuti Rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (25/9/2026).
Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut salah satunya membahas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pemko Padang Panjang dalam rakor tersebut diwakili Asisten II Setdako Indra Gusnady, didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Alvi Sena, Kepala Pelaksana BPBD Mihandrik, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Delfianto, perwakilan Dinas PUPR serta pihak terkait lainnya.
Indra mengatakan, pengelolaan DAS perlu menjadi perhatian dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, pengelolaan DAS tidak hanya berkaitan dengan pemulihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
“Penanganan pascabencana membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan DAS harus menjadi perhatian bersama, sehingga upaya pemulihan tidak hanya menyelesaikan dampak yang terjadi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana ke depan,” ujar Indra.
Ia menyebutkan, berbagai arahan dan hasil pembahasan bersama Pemerintah Pusat akan menjadi bahan bagi Pemko Padang Panjang dalam memperkuat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Terutama, kata dia, pada kawasan yang berkaitan dengan aliran sungai dan wilayah yang terdampak bencana.
Koordinasi bersama Kemendagri juga dilakukan untuk menyelaraskan program penanganan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Pemko Padang Panjang berharap koordinasi tersebut menghasilkan langkah penanganan yang terarah dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Harapannya, melalui koordinasi yang kuat dan penanganan yang terintegrasi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya. (HER)
