Lanjut Bangun Trans Mentawai, Pemprov Kebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Trans Mentawai

Kondisi trans Mentawai yang ada di Dusun Kinumbu, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai (Foto: Zulfikar)

Langgam.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) targetkan segera penyelesaian perizinan pinjam pakai kawasan hutan untuk kelanjutan pembangunan trans Mentawai di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kelanjutan pembangunan jalan trans, akan melewati Hutan Produksi di bagian utara dan selatan Pulau Siberut. Lalu, akan melewati Hutan Konservasi, yaitu Taman Nasional Siberut di bagian tengah.

Karena itu, demi kelanjutan pembangunan trans Mentawai, butuh izin pakai hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Sementara Hutan Konservasi, butuh perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pengelola Taman Nasional Siberut.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit menyebutkan, hingga saat ini, untuk kelanjutan pembangunan trans Mentawai masih ada beberapa ruas jalan yang direncanakan masuk kawasan hutan, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut, agar tidak menyalahi aturan serta mendapat izin secara resmi.

“Rapat ini merupakan lanjutan rapat sebelumnya. Paling utama yang harus ditindaklanjuti adalah masalah lahan yang masuk kawasan hutan, ada Hutan Konservasi dan Hutan Lindung,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (4/1/2020).

Nasrul berharap, adanya trans Mentawai dapat segera mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal. Jalan ini juga akan membuka akses sejumlah desa di sana. “Mudah-mudahan 2024 Mentawai keluar dari daerah tertinggal,” ungkapnya.

Saat ini, menurut Nasrul, pembangunan trans Mentawai sudah mencapai 225 kilometer, sementara target yang akan dicapai yaitu sekitar 400 kilometer.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mentawai, Elfi mengatakan, jalan trans Mentawai didorong menjadi jalan nasional. Kemudian ada juga ruas  pantai barat yang hutannya belum dibuka, sedangkan pantai timur sudah dibuka.

“Makanya dengan kawan-kawan, kita melakukan rekomendasi ke pusat bagaimana izin kehutanan tidak ada kesalahan administrasi,” ujarnya.

ketika izin itu sudah didapatkan, Elfi berharap akan ada anggaran digelontorkan, agar jalan segera dibangun, sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan cepat karena terbukanya akses jalan.

Terkait target penyelesaian pembangunan trans Mentawai, menurut Elfi tergantung dengan adanya anggaran pembangunan yang didapatkan. Sementara izin, segera diselesaikan agar segera dimulai pembangunan.

“Minggu ini akan kita tracking semua, kemudian dalam bulan ini kalau bisa selesai, sekarang masih proses,” katanya.

(Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Temukan Alat Berat di Tengah Hutan, KLHK Tangkap 2 Pelaku Pembuka Kebun Ilegal di Pasaman
Temukan Alat Berat di Tengah Hutan, KLHK Tangkap 2 Pelaku Pembuka Kebun Ilegal di Pasaman
Petugas BPBD mengevakuasi warga terdampak banjir di Tanah Datar, pada Selasa malam. DOK BPBD
Hujan Deras, Dua Kecamatan di Tanah Datar Terdampak Banjir
virus selain covid
10 Ribu Kasus TBC di Sumbar Belum Tertangani, Pemerintah Diminta Perkuat Deteksi Dini
Apel Gabungan, Wabup Dharmasraya Tekankan Disiplin dan Integritas ASN
Apel Gabungan, Wabup Dharmasraya Tekankan Disiplin dan Integritas ASN
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri di Padang untuk tahap II dimulai pada hari ini, Senin (24/6/2024). Pendaftaran online tahap
3 Siswa SMPN 1 Padang Raih Prestasi di KOSSMI
Pemko Padang dan KPAI Sepakat Soal Pengawasan MBG untuk Ibu Hamil dan Balita
Pemko Padang dan KPAI Sepakat Soal Pengawasan MBG untuk Ibu Hamil dan Balita