Langgam.id – Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menekankan pentingnya penanganan dan rehabilitasi secara humanis bagi anak-anak yang menjadi korban ekstremisme maupun perundungan (bullying).
Hal itu disampaikan Djati saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Mekanisme Pemulihan dan Resiliensi Anak Korban Jaringan Kekerasan Ekstrimisme” di Hotel Santika Premiere Padang, Rabu (16/9/2026).
Dalam forum itu, Djati menilai pemulihan anak korban kekerasan membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan berbagai pihak. Upaya pencegahan, penyelamatan, hingga rehabilitasi harus dirumuskan secara menyeluruh.
Jenderal bintang dua itu juga membuka peluang agar pendekatan pemulihan yang dilakukan di Sumbar, dapat menjadi konsep rehabilitasi humanis yang diterapkan secara lebih luas oleh jajaran kepolisian.
“Apakah ini juga akan menjadi satu konsep yang nantinya jajaran kepolisian di tingkat pusat akan melakukan hal yang sama terhadap proses rehabilitasi yang dilakukan secara humanis? Dan ini merupakan langkah-langkah yang sudah dilakukan lebih dulu daripada provinsi-provinsi lain,” katanya.
Djati menyampaikan apresiasi kepada tim gabungan dan para pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam penyelamatan serta pemulihan anak-anak korban perundungan.
Hasil diskusi dengan tokoh masyarakat dan sejumlah rektor perguruan tinggi di Sumbar menunjukkan, persoalan kekerasan terhadap anak di ruang siber tidak terlepas dari pengaruh negatif media sosial dan tekanan dalam relasi sosial.
“Untuk itu saya selaku Kapolda Sumbar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang sudah melakukan penyelamatan, yang mengembalikan, merehabilitasi anak kita yang tadinya menjadi korban, yang diakibatkan oleh faktor kejadian perundungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah kasus yang terjadi juga dipengaruhi kondisi sosial yang dialami anak-anak. Karena itu, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui penanganan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi psikologis, lingkungan sosial, dan masa depan pendidikan korban.
Dalam kesempatan itu, Djati mengungkapkan salah satu bentuk kolaborasi dengan perguruan tinggi. Ia menceritakan, adanya anak korban yang memiliki kemampuan akademik tinggi, tetapi berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi memprihatinkan.
Setelah kondisi tersebut disampaikan kepada salah satu rektor di Sumbar, anak itu kemudian mendapat perhatian berupa beasiswa penuh.
“Bahkan ada salah satu rektor yang ada di Sumbar ini, setelah saya sampaikan kondisi anak ini, kondisi perekonomian orang tuanya sangat memprihatinkan, namun yang bersangkutan memiliki kecerdasan yang lebih daripada anak-anak yang lain, sehingga ada salah satu rektor memberikan beasiswa kepada anak tersebut,” ungkap Djati.
Maka itu, ia berharap FGD tersebut dapat menghasilkan mekanisme pemulihan yang berkelanjutan bagi anak korban jaringan kekerasan ekstremisme. Selain aspek psikologis, pemulihan juga diharapkan mencakup penguatan lingkungan sosial dan akses pendidikan. (WAN)
