Langgam.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp1.948,72 triliun hingga Juni 2026. Nilai tersebut tumbuh 2,18 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pembiayaan UMKM tersebut berasal dari dukungan berbagai sektor jasa keuangan. Penguatan pembiayaan menjadi salah satu fokus OJK untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas.
“Pengembangan ekosistem dan pembiayaan UMKM merupakan salah satu program utama OJK. Komitmen tersebut tidak hanya melibatkan sektor perbankan, tetapi juga seluruh sektor jasa keuangan,” ujar Friderica dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Berdasarkan catatan OJK, pertumbuhan pembiayaan UMKM hingga Juni 2026 ditopang seluruh sektor jasa keuangan. Sektor pasar modal tumbuh 12,25 persen yoy, sektor perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) tumbuh 7,03 persen yoy, sedangkan sektor perbankan tumbuh 1,21 persen yoy.
Dari total pembiayaan tersebut, sektor perbankan masih menjadi sumber pembiayaan terbesar dengan porsi 82,44 persen. Selanjutnya sektor PVML sebesar 17,50 persen dan pasar modal 0,06 persen.
Secara nominal, kredit UMKM yang disalurkan sektor perbankan hingga Juni 2026 mencapai Rp1.519,35 triliun.
Friderica mengatakan, peningkatan pembiayaan perlu diikuti dengan penguatan ekosistem UMKM. Sebab, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan akses modal, tetapi juga kapasitas usaha, legalitas, pencatatan keuangan, akses pasar, hingga keterhubungan dengan rantai pasok.
Karena itu, OJK terus mendorong agar pembiayaan berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, perluasan akses pasar, dan digitalisasi sesuai karakteristik serta siklus usaha UMKM.
OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyederhanakan proses pembiayaan sekaligus mendorong lembaga jasa keuangan menyediakan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, tepat, dan inklusif.
Friderica menambahkan, OJK dalam waktu dekat akan menginisiasi pembentukan satuan tugas atau working group bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian UMKM, kementerian/lembaga terkait, serta industri jasa keuangan.
Working group tersebut diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas pembiayaan UMKM melalui koordinasi kebijakan lintas sektor.
“OJK terus memperkuat sinergi berbagai kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan agar pengembangan UMKM berjalan secara lebih terstruktur, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil,” katanya.
Selain pembiayaan, OJK juga mendorong pengembangan sistem informasi pembiayaan UMKM terintegrasi, penyempurnaan dashboard pembiayaan UMKM, penyusunan metodologi dan diseminasi indeks pembiayaan UMKM, serta penerbitan laporan pembiayaan UMKM secara berkala.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan pembiayaan harus tetap memperhatikan kualitas pembiayaan. Pemerintah, kata dia, terus berkomitmen mendorong UMKM naik kelas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai pembiayaan tidak dapat menjadi satu-satunya tumpuan dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Akses pasar juga harus diperkuat agar peningkatan kapasitas produksi yang didukung pembiayaan dapat menghasilkan pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam UMKM Finance Summit 2026, OJK dan Kementerian UMKM juga menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kolaborasi tersebut mencakup penguatan pembiayaan, optimalisasi kredit program pemerintah, peningkatan kelayakan usaha, akses pasar dan rantai pasok, digitalisasi, hilirisasi, inovasi, serta pengembangan kekayaan intelektual.
OJK menilai konektivitas berbagai program pemerintah, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan menjadi kunci agar dukungan terhadap UMKM semakin efektif dan mampu mendorong pelaku usaha naik kelas. (HER)
