Langgam.id – Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas melalui percepatan sertifikasi halal. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas akses pasar.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema “Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat” di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026).
Rakor yang dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah itu diikuti kepala daerah serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar.
Allex mengatakan, percepatan sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga menjadi jaminan bagi konsumen sekaligus meningkatkan nilai tambah produk UMKM.
“Kehadiran kita di sini menegaskan komitmen Pemko Padang Panjang dalam mendorong percepatan sertifikasi halal. Hal ini sangat penting untuk memberikan jaminan kenyamanan bagi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM lokal,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pelaku UMKM memperoleh akses informasi, pendampingan, hingga kemudahan dalam proses pengurusan sertifikasi halal.
Karena itu, Pemko Padang Panjang siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar proses sertifikasi dapat berlangsung lebih cepat dan mudah.
“Kami siap berkolaborasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan BPJPH untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Padang Panjang,” katanya.
Allex berharap semakin banyak produk UMKM di Padang Panjang yang mengantongi sertifikat halal sehingga memiliki daya saing lebih tinggi dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen sekaligus upaya meningkatkan kualitas produk nasional.
“Jaminan produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bentuk perlindungan nyata bagi konsumen dan peningkatan standar kualitas produk kita. Kami mengapresiasi komitmen para kepala daerah di Sumatera Barat, dan BPJPH siap memberikan kemudahan serta pendampingan maksimal agar proses sertifikasi halal bagi UMKM di daerah dapat berjalan cepat dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah terus aktif memfasilitasi pelaku UMKM agar semakin banyak produk lokal yang memperoleh sertifikat halal dan mampu memperkuat ekosistem halal di daerah. (HER)
