Langgam.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memfokuskan pembangunan sektor kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan saat menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Pasaman Barat, Jumat (17/7/2026).
“KUA-PPAS RAPBD 2027 disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” kata M. Ihpan.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah memprioritaskan penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembangunan infrastruktur kesehatan, percepatan penurunan stunting, pencegahan penyakit tidak menular, serta peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Selain kesehatan, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu fokus utama. Pemkab Pasaman Barat akan mengarahkan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air bersih, sarana olahraga, serta fasilitas pendukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Di bidang ekonomi, pemerintah daerah menargetkan penguatan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi, termasuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan.
Pemkab juga berkomitmen memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.
Dalam RAPBD 2027, pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk belanja hibah partai politik, belanja tidak terduga bagi kondisi darurat, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
M. Ihpan mengakui pembangunan Pasaman Barat masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Di sisi lain, efisiensi anggaran juga akan diterapkan melalui pembatasan pengadaan kendaraan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, studi banding, perjalanan dinas, serta belanja operasional yang tidak menjadi prioritas.
Pemkab Pasaman Barat mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yakni Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,74 persen, Indeks Modal Manusia sebesar 73,32, tingkat kemiskinan maksimal 6,47 persen, PDRB per kapita Rp55,06 juta per tahun, tingkat pengangguran terbuka maksimal 6 persen, serta Indeks Gini sebesar 0,238.
M. Ihpan berharap pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat. (HER)
