Langgam.id – Peringatan 50 tahun Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (KOMMA FP UNAND) menjadi momentum menyatukan komitmen berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola Taman Hutan Raya (Tahura) Dr. Mohammad Hatta secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menggagas Penyelamatan dan Tata Kelola Berkelanjutan Tahura Bung Hatta Melalui Skema Pendanaan Inovatif” yang digelar di Balai Kota Padang, Kamis (9/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, komunitas pecinta alam, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah bersama dalam menjaga kawasan konservasi tersebut.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang membuka kegiatan menegaskan Tahura Bung Hatta merupakan aset strategis Kota Padang yang harus dijaga secara bersama.
Menurutnya, keberlanjutan pengelolaan Tahura tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sesuai dengan peran masing-masing.
Bagi KOMMA FP UNAND, kegiatan tersebut memiliki makna tersendiri. Sejak berdiri pada 11 Juli 1976, Tahura Bung Hatta telah menjadi ruang belajar, pendidikan konservasi, penelitian, hingga pengembangan kepemimpinan bagi para anggotanya.
Ketua KOMMA FP UNAND, M. Farhan, mengatakan momentum usia emas organisasi dimanfaatkan untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat masa depan pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat.
“Kami berharap komitmen yang telah dibangun hari ini dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata dalam memperkuat tata kelola Tahura Bung Hatta, sehingga kawasan ini tetap menjadi ruang belajar, laboratorium alam, dan penyangga kehidupan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, para narasumber menilai penguatan tata kelola menjadi syarat utama untuk mengembangkan berbagai skema pendanaan inovatif bagi pengelolaan Tahura Bung Hatta.
Beberapa skema yang dibahas meliputi pembayaran jasa lingkungan, perdagangan karbon, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, kemitraan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), program adopsi pohon, hingga model pembiayaan campuran (blended finance).
Senior Manager Regional Sumatera WRI Indonesia, Rakhmat Hidayat, mengatakan pendanaan inovatif bukan sekadar mencari sumber pembiayaan baru, tetapi juga membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan mampu menumbuhkan kepercayaan para pihak.
Sementara itu, Wakil Direktur KKI WARSI, Rainal Daus, menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Direktur WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, juga mengapresiasi inisiatif KOMMA FP UNAND. Menurutnya, penguatan tata kelola Tahura Bung Hatta penting karena kawasan tersebut merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Arau yang menjadi penyangga utama sistem hidrologi Kota Padang.
Ia mendorong audit tata ruang dan perizinan di kawasan tersebut, serta penerapan skema imbal jasa lingkungan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya air dari kawasan Tahura.
Sebagai tindak lanjut forum tersebut, seluruh peserta menandatangani Nota Kesepahaman Pengelolaan Tahura Bung Hatta sebagai komitmen awal membangun kemitraan multipihak.
Nota kesepahaman ditandatangani KOMMA FP UNAND bersama Yayasan BILA, Yayasan KOMMA, WALHI Sumatera Barat, WRI Indonesia, KKI WARSI, LBH Padang, akademisi dari Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, tokoh adat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta Dinas Pertanian Kota Padang.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi pengembangan tata kelola Tahura Bung Hatta yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang konservasi, pendidikan, penelitian, dan penyangga kehidupan masyarakat. (HER)
