LANGGAM.ID–Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang menghadiri audiensi dengan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat dalam rangka penjajakan kerja sama dan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Sumatera Barat, Senin 19 Januari 2025.
Audiensi diawali dengan penyampaian dari perwakilan UIN Imam Bonjol Padang, Nurul Annisa Yumna, yang mengucapkan terima kasih atas sambutan Komisi Informasi Sumatera Barat serta kesediaan pihak KI menerima audiensi tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa UIN Imam Bonjol Padang alhamdulillah pada tahun 2025 telah meraih kategori Informatif dari Komisi Informasi Pusat.
Ia menegaskan bahwa audiensi dan penjajakan kerja sama ini bertujuan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut, agar implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dapat terus berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Kehadiran delegasi UIN Imam Bonjol Padang disambut langsung oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Sumatera Barat, Riswandy, S.Pd, bersama perwakilan Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ESA), Idham Fadhli, S.IP.
Dalam sambutannya, Riswandy menyampaikan apresiasi dan rasa senangnya atas kunjungan UIN Imam Bonjol Padang. Ia menilai rencana kerja sama yang akan dibangun sebagai langkah strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.
“Kami sangat senang menyambut UIN Imam Bonjol Padang atas rencana kerja sama yang akan berlangsung. Sinergi ini menjadi peluang yang baik untuk memperkuat pemahaman dan praktik keterbukaan informasi publik melalui kolaborasi yang berkelanjutan,” ujar Riswandy.
Sementara itu, Idham Fadhli menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keberadaan PPID merupakan amanat regulasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap badan publik.
“PPID merupakan elemen penting dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Regulasi ini menjadi landasan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik,” jelas Idham.
Audiensi ini membahas rencana kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus pada penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.
Delegasi UIN Imam Bonjol Padang yang hadir terdiri dari perwakilan PPID, yakni Nurul Annisa Yumna, Nadia Gustina, dan Miftahul Fikri, serta perwakilan Humas dan Kerja Sama, yaitu Yunia Zeka Sari dan Rizki Oktaveri.
Penjajakan kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana silaturahmi, tetapi juga mampu meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara UIN Imam Bonjol Padang dan Komisi Informasi Sumatera Barat dalam membangun budaya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
